Jakarta, faktapers.id – Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Komisi A angkat bicara terkait lambatnya pelaksanaan kegiatan di Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat.
Lambatnya pelaksanaan dalam kegiatan di Sudin KPKP Jakarta Barat, Kevin Wu mengatakan, pelaksanaan kegiatan yang seharusnya berjalan mulai dari bulan Februari menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan bisa mengalami perputaran ekonomi menjadi lambat. dalam hal akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami dalam beberapa hal untuk Sudin KPKP Jakarta Barat.
“Pertama, kami menyampaikan apresiasi kepada jurnalis yang telah mengawal isu strategis ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi, terutama ketika menggunakan anggaran publik,” kata Kevin Wu dalam keterangan WhatsAppnya.
Anggota DPRD dari Komisi A ini juga mengatakan, sangat prihatin dengan keterlambatan pelaksanaan program sterilisasi kucing di Jakarta Barat, yang seharusnya dimulai pada Februari 2025 namun hingga akhir April belum terealisasi. Program ini penting untuk mengendalikan populasi kucing liar sekaligus menjaga kesejahteraan hewan.
* Anggaran Rp200 Juta untuk 500 Ekor Kucing:
Kami mempertanyakan efektivitas perencanaan anggaran, mengingat biaya per ekor mencapai Rp400 ribu (jantan) hingga Rp1 juta (betina). Apakah standar biaya ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau perlu dikaji ulang?
* Tumpang-Tindih Koordinasi:
Adanya kebingungan internal di SKPD KPKP Jakarta Barat (pengalihan pertanyaan dari Kepala Sudin ke Tata Usaha, lalu ke peternakan) menunjukkan lemahnya koordinasi dan kepemimpinan.
“Ini berpotensi menghambat pencapaian target prioritas Pemprov DKI,” jelasnya.
Masih dengan Kevin Wu, Proyek ini menggunakan metode e-purchasing dengan jadwal pemilihan penyedia pada Februari 2025, tetapi hingga April belum ada kejelasan.
Kami mendesak KPKP Jakarta Barat untuk:
* Menyampaikan laporan progres terkini terkait proses pengadaan, termasuk dokumen lelang dan daftar penyedia yang terlibat.
* Memastikan prinsip efisiensi anggaran dan pencegahan potensi mark-up, mengingat pengadaan 11 jenis sarana steril dengan nilai hampir Rp77 juta perlu transparansi spesifikasi teknis.
Sebagai anggota Komisi A yang mengawasi pemerintahan dan birokrasi, perlu mendengarkan pendapat dari Sudin KPKP Terkait pelaksanaan kegiatan mereka.
* Memanggil Kepala Sudin KPKP Jakarta Barat untuk meminta penjelasan resmi di DPRD DKI terkait penyebab keterlambatan, termasuk evaluasi kesiapan tenaga medis hewan dan pendataan kucing.
* Mendorong Audit Insentif oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atau Inspektorat Provinsi jika ditemukan indikasi inefisiensi atau penyimpangan.
* Meminta Percepatan Eksekusi Program, mengingat target 1.500 kucing harus tuntas sesuai jadwal (hingga Desember 2025).
Dia juga berharap, Fraksi PSI konsisten mendorong birokrasi yang responsif, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil. Keterlambatan ini tidak hanya berisiko gagal mencapai target, tetapi juga merugikan masyarakat dan hewan yang menjadi sasaran program.
“Kepala Sudin KPKP Jakarta Barat segera mengambil langkah korektif, termasuk memperbaiki koordinasi internal dan mempercepat proses administrasi. DPRD DKI akan terus memantau perkembangan program ini secara ketat,” tegasnya. red
