Di sebuah gedung tua yang telah menjadi saksi sejarah panjang perjuangan bangsa, suara-suara berwibawa kembali bergema. Bukan suara demo mahasiswa, melainkan suara para Guru Besar dan dokter—mereka yang setiap hari berjaga di garis depan kesehatan rakyat. Dari Salemba, mereka bersuara. Isinya satu: peringatan keras tentang bahaya yang tengah mengancam pendidikan kedokteran Indonesia.
Jakarta, faktapers.id – Ratusan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan para dokter senior berkumpul, bukan dalam seremoni akademik, tetapi dalam keprihatinan yang mendalam. Mereka menolak diam saat pendidikan profesi kedokteran hendak diletakkan di bawah kendali politik dan kekuasaan.
“Jika pendidikan kedokteran dipolitisasi, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar ijazah, tapi nyawa rakyat,” ujar salah satu Guru Besar dengan nada tegas, Minggu 18 Mei 2025.
Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Mereka melihat bagaimana sektor pendidikan menengah di negeri ini kerap menjadi ladang eksperimen kebijakan setiap kali kekuasaan berganti. Mereka tak ingin hal yang sama terjadi pada dunia medis—dunia yang menuntut ketepatan, konsistensi, dan integritas tinggi.
Pertemuan di Salemba itu mengingatkan pada momen-momen penting sejarah nasional. Di tempat yang sama, Boedi Oetomo berdiri. Di tempat yang sama, Reformasi 1998 menemukan nyala. Kini, sejarah seolah berulang. Para pendidik kembali berdiri, bukan melawan senjata, tapi melawan kebijakan yang mereka anggap salah arah.
dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Medis dan Kesehatan Indonesia (FSPMKI), menegaskan, “Kami datang bukan untuk menolak perubahan, tetapi menolak kerusakan. Pendidikan kedokteran tidak boleh jadi alat kekuasaan.”
Salemba kembali memanggil. Bukan untuk memberontak, tapi untuk mengingatkan: nyawa rakyat bukan komoditas politik. Pendidikan kedokteran harus tetap berada di tangan yang mengerti ilmu, etika, dan tanggung jawab, bukan semata kekuasaan.
(red)
