Jakarta, faktapers.id– Perkumpulan Pensiunan Pekerja BUMN (P.3 BUMN) hari ini menggelar aksi unjuk rasa damai di kawasan Patung Kuda Indosat, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini diperkirakan diikuti oleh sekitar 900 orang, terdiri dari karyawan dan pensiunan BUMN dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Palembang, Jambi, Jawa Barat, dan Jakarta, Selasa 8 Juli 2025).
Aksi ini dikoordinasikan oleh Pj. Dr. Sugiyanto dari PT Pos Indonesia, Teddi Irawan dari eks Pegawai Bank Bumi Daya, dan Jhoni Victor dari Pensiunan Pertamina. Titik kumpul massa aksi berada di Gedung Pos Indonesia Pasar Baru, Jakarta Pusat, sebelum bergerak menuju lokasi unjuk rasa.
Tuntutan Utama Para Pensiunan
Aksi gabungan ini membawa beberapa tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan manajemen BUMN terkait:
* Pensiunan Bank Bumi Daya (BBD) mendesak campur tangan pemerintah untuk segera membayarkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari PHT (Pesangon, Honorarium, Tunjangan) pegawai BBD yang belum diberikan sejak tahun 1999.
* Karyawan dan Pensiunan PT Pos Indonesia menuntut pembatalan Keputusan Direksi Nomor: KD.021/DIRUT/0425 tanggal 30 April 2025 tentang Bantuan Pensiunan dan meminta agar tunjangan dibayarkan kembali. Mereka juga menuntut agar posisi direksi PT Pos Indonesia diisi oleh figur yang memahami bisnis perusahaan dan didominasi oleh pejabat internal.
Selain itu, mereka mendesak pengalihan pembayaran tunjangan dan sumbangan pensiunan ke Dapenpos melalui perubahan Peraturan Dana Pensiun.
Rute Aksi dan Situasi Terkini
Para peserta aksi menggunakan bus dan juga melakukan long march dari Kantor PT Pos Indonesia menuju Patung Kuda. Rute yang dilalui mencakup Lapangan Banteng Utara, Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, Gereja Imanuel, Tugu Tani (putar balik), dan Jalan Merdeka Selatan.
Hingga berita ini diturunkan, koordinator aksi dari Pensiunan Pegawai Pertamina, Bapak Jhoni Victor, belum dapat dihubungi. Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melalui Saudara Ari Gumilar menyatakan belum ada informasi terkait keterlibatan empat organisasi pensiunan Pertamina (HIMPANA, OP3, FKPPB, dan SPKP) dalam aksi hari ini.
Aksi ini diinisiasi oleh Aliansi Perjuangan Pensiunan Pos Indonesia, yang mencerminkan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan di Kementerian BUMN. Para pensiunan menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pensiun serta kebijakan baru yang dinilai merugikan karyawan dan pensiunan. Rekomendasi pembatalan keputusan direksi PT Pos Indonesia oleh DPR RI mengindikasikan bahwa isu ini telah menjadi perhatian nasional dan berpotensi berdampak pada kredibilitas serta stabilitas internal perusahaan jika tidak segera diselesaikan melalui dialog.
[]
