Bogor, faktapers.id – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Rakyat Bersatu (LSM PRB), Johan Pakpahan, S.H., mendesak Bupati Bogor, Rudi Susmanto, untuk mencopot dan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor. Desakan ini muncul menyusul permasalahan yang terus-menerus terjadi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun ajaran baru.
Johan Pakpahan menyoroti tingginya standar nilai masuk sekolah negeri di Kabupaten Bogor, khususnya untuk jenjang SMP. Sebagai contoh, untuk masuk SMPN 1 dan SMPN 2 Cibinong, siswa harus memiliki skor rata-rata raport di atas 95. Sementara itu, untuk SMPN 3 Cibinong, minimal skor adalah 94. Menurut Johan, standar nilai yang terlalu tinggi ini menyebabkan banyak siswa dari keluarga tidak mampu terancam putus sekolah karena tidak bisa masuk sekolah negeri dan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke sekolah swasta.
“Jika kita mau jujur, hanya berapa persen saja anak didik yang mendaftar yang dapat memenuhi standar nilai skor tersebut,” ujar Johan. Ia menambahkan bahwa mayoritas masyarakat yang tidak mampu kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta yang membutuhkan biaya besar.
Melihat fenomena ini, Johan Pakpahan berharap Bupati Bogor, Rudi Susmanto, dapat sigap menanggapi permasalahan ini. Ia menyarankan Bupati Bogor untuk mengambil kebijakan seperti Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) yang telah diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat untuk jenjang SMA/SMK.
“Jika permasalahan dunia pendidikan, khususnya pada jenjang SMP yang kebijakannya pada Pemerintah Kabupaten ini tidak segera diantisipasi oleh Bupati Bogor, maka dikhawatirkan anak-anak siswa sekolah wajib belajar tingkat dasar (SD dan SMP) di Kabupaten Bogor akan membludak,” jelas Johan. Ia juga memperingatkan akan adanya peningkatan signifikan anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu jika tidak ada tindakan pencegahan segera.
Johan Pakpahan menegaskan bahwa peningkatan angka putus sekolah akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor. “Mengingat Bogor akan menuju Bogor Istimewa, jika IPM-nya, Indeks Pembangunan Manusia-nya rendah, apa mungkin Bogor akan menjadi Bogor Istimewa?” pungkas Johan Pakpahan.
[]
