Klaten, faktapers.id – Pemerintah Kabupaten Klaten terus meneguhkan komitmennya menekan angka perkawinan anak, sebuah persoalan yang tak hanya berdampak pada masa depan anak, tetapi juga berkaitan dengan persoalan kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Klaten, Setyowati saat menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Forum Anak dengan tema “Kesehatan Mental dan Reproduksi Remaja”.
Fokus kegiatan ini bukan semata diskusi, melainkan pembekalan pengetahuan mendalam tentang kesehatan mental, kesehatan reproduksi remaja, serta risiko perkawinan anak dari sisi sosial dan psikologis.
“Anak-anak harus memiliki pemahaman yang benar agar bisa menjadi pelopor sekaligus pelapor dalam isu perlindungan anak, terutama pencegahan perkawinan anak,” ujar Setyowati, disela kegiatan.
Menurut Setyowati, Forum Anak yang digelar di Gedung Dharma Wanita, Klaten, pada Sabtu (12/7/2025) ini memiliki peran strategis sebagai 2P, yaitu Pelopor dan Pelapor. Setelah mendapatkan edukasi, mereka diharapkan mampu menyebarluaskan pengetahuan itu kepada teman-teman sebaya maupun lingkungan sekitar.
Kegiatan edukasi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Dinas DISSOSP3APPKB Klaten, Puspo Enggar, Kepala Bidang PPPA DISSOSP3APPKB Klaten, Setyowati serta Dra Sukarsini M.Si, Psikolog dari RSJD Klaten.
Materi yang dibawakan meliputi pentingnya menjaga kesehatan mental di masa remaja, pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta upaya menghindari risiko perkawinan anak yang kerap berdampak serius pada masa depan.
Tak hanya Forum Anak Kabupaten, peserta juga berasal dari Forum Anak Kecamatan, baik di wilayah perkotaan seperti Klaten Utara, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, dan Ngawen.
Kemudian dari kecamatan non-kota seperti Jogonalan, Gantiwarno, dan satu kecamatan lainnya yang dinilai telah memiliki layanan perlindungan anak yang lebih siap.
Indikator Perlindungan Anak
Meski secara administratif semua kecamatan di Klaten telah memiliki layanan perlindungan anak, Setyowati mengakui kualitas layanan masih bervariasi. Melalui penilaian tahunan, pemerintah memetakan wilayah-wilayah yang telah mencapai peringkat Pratama, Madya, Utama, hingga Paripurna.
“Dengan pemetaan seperti ini, kita bisa lebih fokus dalam intervensi. Daerah yang belum mencapai indikator optimal tentu perlu kita dorong bersama,” ungkap dia.
Upaya menekan angka perkawinan anak menjadi penting, mengingat konsekuensinya sangat luas. Data menunjukkan, perkawinan usia anak sering berujung pada putus sekolah, rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.
Edukasi Dini, Kunci Pencegahan
Pemerintah Kabupaten Klaten meyakini edukasi sejak dini menjadi kunci pencegahan. Anak-anak yang dibekali pemahaman tentang kesehatan mental dan reproduksi diharapkan lebih mampu menjaga diri sekaligus melindungi teman-temannya.
“Ketika anak-anak paham hak-hak mereka dan berani bersuara, maka pencegahan perkawinan anak bukan sekadar wacana. Anak-anak bisa menjadi agen perubahan yang nyata di lingkungan masing-masing,” tegas Setyowati.
PPPA Klaten optimistis, melalui pendekatan edukasi yang tepat sasaran, angka perkawinan anak di Kabupaten Klaten bisa terus ditekan. Harapannya, anak-anak di Klaten dapat tumbuh, berkembang, dan menggapai cita-cita tanpa terputus oleh pernikahan dini yang seharusnya belum menjadi tanggung jawab mereka.
(Madi)
