Melawi, faktapers.id – Pemerintah Kabupaten Melawi, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan klarifikasi resmi mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek pembangunan Rumah Adat Dayak. Temuan tersebut, yang berupa kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 36.824.000, telah sepenuhnya ditindaklanjuti.
Pihak pelaksana proyek, CV Nusa Onap, mengonfirmasi telah mengembalikan seluruh dana temuan BPK ke kas daerah. Direktur CV Nusa Onap, saat diwawancarai di kediamannya di Nanga Pinoh pada Minggu, 2 Agustus 2025, menjelaskan bahwa temuan “kekurangan volume” ini merupakan selisih antara spesifikasi kontrak dengan realisasi di lapangan. “Kami mengetahui bahwa ini adalah bagian dari proses audit rutin BPK untuk memastikan akuntabilitas anggaran negara,” ujar direktur perusahaan.
Temuan BPK tersebut telah diketahui sejak 20 Februari 2024. Menunjukkan sikap kooperatif dan bertanggung jawab, PT Nusa Onap langsung menindaklanjuti temuan tersebut. “Seluruh dana yang menjadi temuan BPK, sebesar Rp 36.824.000, telah disetorkan kembali sepenuhnya ke kas daerah Kabupaten Melawi pada 19 Juni 2025,” jelasnya.
Dengan pengembalian dana tersebut, ia menegaskan bahwa kewajiban perusahaan sudah tuntas 100% dan permasalahan administratif terkait temuan BPK telah selesai. Ia juga memastikan bahwa tidak ada lagi kerugian negara yang ditimbulkan dari selisih perhitungan volume pekerjaan.
Proyek pembangunan Rumah Adat Dayak ini merupakan salah satu proyek strategis daerah yang bertujuan melestarikan budaya dan menjadi ikon kebanggaan masyarakat Dayak di Kabupaten Melawi.
Direktur CV Nusa Onap berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar di masyarakat dan berterima kasih atas pemberitaan yang ada sebagai bahan evaluasi untuk pembangunan di masa depan.
(Skn)
