Jakarta, faktapers.id – Gelombang demonstrasi buruh skala besar diproyeksikan akan mengguncang wilayah Jabodetabek pada Kamis, 28 Agustus 2025. Dengan estimasi 10.000 hingga 50.000 massa yang akan terkonsentrasi di Jakarta, aksi ini menjadi salah satu demonstrasi buruh terbesar tahun ini.
Aksi yang diinisiasi oleh KSPI, Partai Buruh, dan sejumlah serikat pekerja lainnya ini mengusung tajuk “HOSTUM” atau “Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.” Menurut informasi yang beredar, fokus utama pergerakan massa akan berpusat di Gedung DPR RI, Senayan, dengan potensi pergeseran ke Istana Negara tergantung pada dinamika di lapangan.
Tuntutan Aksi yang Komprehensif
Narasi perlawanan buruh kali ini diperkuat dengan enam tuntutan utama yang menyentuh isu ekonomi dan politik. Tuntutan-tuntutan ini mencakup:
- Hapus Outsourcing & Kenaikan Upah: Mendorong penghapusan sistem kerja alih daya dan menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,5% hingga 10,5%.
- Stop PHK Massal: Mendesak pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
- Reformasi Pajak: Menuntut pengurangan beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Tolak Omnibus Law: Menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang dianggap sebagai perpanjangan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
- Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor: Mendukung penguatan agenda antikorupsi.
- Revisi RUU Pemilu: Menuntut sistem pemilu yang lebih demokratis.
Secara keseluruhan, narasi besar yang dibangun adalah “peningkatan taraf hidup rakyat” dengan menghubungkan isu kesejahteraan buruh dengan krisis ekonomi nasional yang sedang terjadi.
Dampak Mobilitas dan Potensi Risiko Keamanan
Aksi ini diperkirakan akan memiliki dampak signifikan terhadap mobilitas dan keamanan di ibu kota. Berdasarkan pola demonstrasi sebelumnya, bentrokan antara massa dan aparat keamanan berpotensi terjadi. Risiko utama yang diidentifikasi meliputi gangguan parah pada lalu lintas, kemungkinan kerusuhan, penggunaan gas air mata, hingga pengerusakan fasilitas publik dan aset pemerintah.
Pihak kepolisian telah mengantisipasi dampak ini dengan merencanakan pengalihan arus lalu lintas secara situasional, khususnya di sekitar lokasi demonstrasi seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, dan area sekitar Istana (Jalan Merdeka Barat dan Utara). Kemacetan parah diprediksi akan terjadi hingga beberapa kilometer dan dapat berlangsung selama 1 hingga 3 jam di wilayah Jakarta Pusat dan Selatan.
Selain itu, layanan transportasi publik seperti Transjakarta koridor 1 dan 9, serta jadwal KRL dan LRT juga berpotensi mengalami gangguan atau penyesuaian operasional.
Masyarakat diimbau untuk mencari rute alternatif dan memantau perkembangan lalu lintas selama hari demonstrasi untuk menghindari dampak kemacetan.
[]
