Jakarta, faktapers.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama berbagai elemen masyarakat akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/9/2025). Aksi yang diberi tajuk #RakyatTagihJanji ini bertujuan untuk mendesak pemerintah dan parlemen agar segera merealisasikan tuntutan yang dikenal sebagai “17+8”.
Koordinator BEM UI, Nadiem Mubarok, menjelaskan bahwa tuntutan “17+8” merupakan gabungan dari 17 tuntutan rakyat yang telah disuarakan sejak awal tahun, ditambah 8 tuntutan baru yang muncul akibat kondisi ekonomi dan sosial terkini. “Kami sudah memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah untuk menanggapi tuntutan ini, namun respons yang kami terima masih sangat minim. Oleh karena itu, kami akan turun ke jalan untuk mengingatkan kembali janji-janji yang telah diucapkan,” ujar Nadiem dalam konferensi pers di Jakarta.
Aksi ini rencananya akan dimulai pukul 10.00 WIB dan diperkirakan akan diikuti oleh ribuan massa dari berbagai universitas, organisasi buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Mereka akan membawa spanduk dan poster yang memuat poin-poin tuntutan, termasuk di antaranya isu-isu tentang:
- Pendidikan yang Merata: Desakan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar dan memastikan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Keadilan Agraria: Tuntutan penyelesaian sengketa lahan dan pengakuan hak-hak petani atas tanah.
- Jaminan Kesehatan: Dorongan untuk meningkatkan layanan kesehatan publik dan memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau.
- Kestabilan Harga Kebutuhan Pokok: Protes terhadap kenaikan harga sembako yang memberatkan rakyat kecil.
Aparat kepolisian dilaporkan telah menyiapkan pengamanan ekstra di sekitar area DPR/MPR untuk memastikan aksi berjalan kondusif. Meski demikian, pihak BEM UI menegaskan bahwa aksi ini akan dilakukan secara damai dan menolak segala bentuk provokasi.
”Ini adalah gerakan moral dari rakyat yang ingin melihat negara ini berjalan sesuai dengan harapan. Kami berharap pemerintah bisa membuka dialog dan mendengarkan aspirasi kami dengan serius,” pungjas Nadiem.
[]
