Jakarta, faktapers.id – Sekitar 381 orang yang tergabung dalam Forum Urun Rembug Nasional Serikat Pekerja-Serikat Buruh (SP-SB) menggelar aksi unjuk rasa di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/9/2025) siang. Aksi yang dimulai pukul 13.25 WIB ini dipimpin oleh sejumlah tokoh, termasuk Abdul Hakim Muslim, Adat Sudrajat, dan Andi Mulyadi.
Aksi ini membawa berbagai tuntutan melalui orasi dan spanduk yang mereka bentangkan, yang secara garis besar mencakup reformasi total di berbagai lembaga negara, penolakan terhadap pajak yang memberatkan, hingga perbaikan kesejahteraan buruh dan pengemudi daring (ojol).
Tuntutan Utama dan Orasi Para Tokoh
Dalam orasinya, para perwakilan serikat buruh dan pengemudi daring menyampaikan keresahan mereka. Ajat Sudrajat, selaku koordinator lapangan, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan menyampaikan suara rakyat secara utuh kepada pemerintah dan DPR RI. “Kami berharap 10 tuntutan yang kami bawakan hari ini agar didengar dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Berikut poin-poin penting yang disuarakan para tokoh:
- Reformasi Lembaga Negara: Daeng Wahidin, Presiden KBMI, menyerukan reformasi total pada lembaga negara seperti DPR, Polri, dan Kejaksaan Agung yang dinilai korup dan jauh dari kepentingan rakyat. Ia juga menuntut pemecatan anggota DPR yang mengkhianati amanah publik.
- Hak Buruh dan Ojol: Sunarti, Ketua Umum SBSI’92, menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan pekerja. Ia dan para orator lainnya menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja dan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada buruh.
- Kesejahteraan Ojol: Para pengemudi daring menuntut pengakuan status mereka sebagai pekerja, bukan mitra, sesuai standar ILO. Mereka juga mendesak penurunan potongan tarif aplikasi maksimal 10% dan penghapusan sistem yang memberatkan, seperti “aceng” dan “slot”.
- Keadilan Pajak dan Upah: Topik Hidayat dari BISS Cirebon menekankan bahwa pajak dan peraturan yang ada saat ini menyiksa kaum buruh. Ia menyerukan reformasi upah minimum dengan standar layak sebesar Rp7,1 juta per bulan dan meminta pemerintah untuk meninjau ulang pajak yang dinilai memberatkan.
- Tolak Kekerasan Aparat: Beberapa orator, termasuk Sunarti, meminta Kapolri untuk membebaskan para aktivis dan mahasiswa yang ditangkap saat demonstrasi sebelumnya. Mereka juga menyoroti tragedi yang menimpa salah satu pengemudi ojol yang tewas dalam insiden unjuk rasa.
Pertemuan dengan Perwakilan Pemerintah
Setelah berorasi selama lebih dari dua jam, 21 perwakilan massa aksi diterima oleh pihak Istana Negara untuk beraudiensi. Mereka bertemu dengan Juri Ardiantoro (Wakil Menteri Sekretaris Negara) dan Maman Abdurahman (Menteri UMKM) di Ruang Aspirasi Kementerian Sekretariat Negara.
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan kembali menyampaikan 10 tuntutan mereka. Sementara itu, Juri Ardiantoro menyatakan bahwa pihak Istana akan membawa aspirasi ini kepada presiden. “Kami akan mengajak kementerian lain untuk menjawab tuntutan kalian semua,” ungkapnya.
Di sisi lain, Maman Abdurahman meminta massa untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia menjanjikan akan ada solusi konkret bagi para pengemudi daring terkait potongan tarif dan sistem yang memberatkan.
Audiensi ini berakhir pada pukul 17.38 WIB. Massa aksi kemudian kembali ke titik kumpul dan membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB dalam keadaan aman dan kondusif.
Apakah pemerintah akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan oleh para buruh dan pengemudi daring ini? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
[]
