Jakarta, faktapers.id — Langkah sejumlah perwira tinggi TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, ditegaskan sebagai bagian dari kewajiban konstitusional TNI untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Tindakan ini merupakan respons proaktif terhadap potensi ancaman di ranah siber yang dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional.
Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, menjelaskan bahwa timnya menemukan “fakta-fakta dugaan tindak pidana” melalui patroli siber. Ia menyebut temuan ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan berpotensi membahayakan. Menurutnya, hal ini membuat TNI perlu mengambil tindakan tegas, sesuai dengan fungsi mereka sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan.
Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Berbagi Peran
Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Menko Polhukam ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin, menanggapi persoalan ini dengan memvalidasi pembagian peran antara dirinya dan Panglima TNI. Sjafrie menegaskan bahwa urusan tersebut berada dalam ranah operasional yang merupakan wewenang Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. “Itu operasional, silakan ke Panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berhubungan dengan kebijakan nasional boleh tanya sama saya,” kata Sjafrie, Senin (9/9). Pernyataan ini menunjukkan bahwa tindakan TNI ini dianggap sah dan berada dalam koridor tugas mereka.
Pembagian wewenang ini menjadi kunci dalam menjelaskan posisi pemerintah. Tindakan TNI ini dianggap sebagai implementasi langsung dari tugas operasional, yang tidak memerlukan persetujuan kebijakan dari Menhan. Ini juga sejalan dengan konsep TNI sebagai alat pertahanan negara yang harus proaktif dalam menghadapi ancaman baru, termasuk yang berasal dari dunia digital.
Peran TNI dalam Dinamika Keamanan Kontemporer
Langkah ini juga menyoroti bagaimana TNI beradaptasi dengan dinamika keamanan kontemporer. Di era modern, ancaman terhadap negara tidak hanya datang dari serangan militer konvensional, tetapi juga dari perang siber, disinformasi, dan agitasi yang dapat memecah belah bangsa. Oleh karena itu, bagi TNI, menindaklanjuti kasus seperti ini adalah bagian dari upaya mereka untuk melindungi bangsa dan negara dari ancaman yang tidak terlihat.
Meskipun mendapat kritik dari kelompok masyarakat sipil yang khawatir akan militerisasi ruang siber, TNI berpegang pada mandatnya untuk memastikan keamanan dan kedaulatan negara. Tindakan ini dilihat sebagai preseden baru dalam cara TNI menjalankan tugasnya di era digital, di mana ancaman terhadap persatuan dan stabilitas nasional bisa datang dari mana saja.
