Jakarta,faktapers.id– Sekelompok ekonom dan pemerhati ekonomi yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah darurat guna menyelamatkan ekonomi nasional. Aliansi yang beranggotakan 383 ekonom dan 283 pemerhati ekonomi ini menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam keadaan gawat darurat dan mengajukan tujuh desakan utama untuk segera ditindaklanjuti.
7 Desakan Aliansi Ekonom untuk Pemerintah
Dalam pernyataan resminya, Aliansi Ekonom Indonesia menyoroti berbagai isu kritis dan memberikan rekomendasi kebijakan. Berikut adalah tujuh desakan yang mereka sampaikan:
- Revisi Anggaran secara Menyeluruh: Aliansi mendesak pemerintah untuk mengoreksi misalokasi anggaran, terutama dengan mengurangi porsi belanja pada program-program yang dianggap populis. Mereka mencontohkan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, dan subsidi energi yang menghabiskan Rp 1.414 triliun (37,4% dari APBN 2026). Anggaran ini dinilai mengorbankan sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan guru dan tenaga medis.
- Kembalikan Independensi Institusi Negara: Aliansi menuntut agar berbagai lembaga negara seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbebas dari intervensi politik. Kebebasan institusi-institusi ini dinilai krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- Hentikan Dominasi Negara dalam Perekonomian: Mereka menuntut agar peran negara dalam aktivitas ekonomi dikurangi, terutama pelibatan BUMN, TNI, dan Polri. Dominasi ini dianggap membuat pasar tidak kompetitif, menyingkirkan pelaku usaha lokal, UMKM, dan sektor swasta.
- Lakukan Deregulasi: Aliansi mendesak penyederhanaan birokrasi, perizinan, dan lisensi yang menghambat iklim usaha dan investasi. Mereka juga menyerukan pencabutan kebijakan diskriminatif seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kuota impor, serta pemberantasan usaha ilegal di sektor ekstraktif.
- Prioritaskan Penanganan Ketimpangan: Pemerintah didesak untuk fokus pada kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan dalam berbagai dimensi. Hal ini mencakup integrasi bantuan sosial agar tepat sasaran, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, dan konversi subsidi energi menjadi bantuan tunai.
- Kembalikan Pengambilan Kebijakan Berbasis Bukti: Aliansi meminta agar pengambilan keputusan ekonomi didasarkan pada data dan proses teknokratis, bukan program-program populis yang mengganggu stabilitas fiskal. Contoh yang diberikan adalah program Makan Bergizi Gratis dan hilirisasi.
- Tingkatkan Tata Kelola dan Kepercayaan Publik: Desakan terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas institusi, membangun kepercayaan publik, serta memberantas korupsi, konflik kepentingan, dan perburuan rente yang dianggap merusak tata kelola negara.
Seorang perwakilan dari aliansi menyatakan bahwa sebagai seorang ekonom dan intelektual, mereka merasa berkewajiban untuk mengingatkan pemerintah. “Pemerintah harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya, menekankan pentingnya tindakan cepat dan terencana dari pemerintah untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih dalam.
]]
