Jakarta, faktapers.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat, Endang Istianti, menilai proses demokrasi di Indonesia dari pemilu ke pemilu menunjukkan perkembangan yang semakin dinamis. Menurutnya, hal ini tercermin dari partisipasi masyarakat yang terus meningkat, keterbukaan informasi melalui media sosial, hingga keseriusan penyelenggara dalam memperbaiki tata kelola pemilu.
“Dari waktu ke waktu, kita melihat antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya terus tumbuh. Mekanisme kampanye juga kini lebih mudah diakses publik karena perkembangan teknologi dan media sosial,” ujar Endang di Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta, saat menghadiri Penguatan Sumber Daya Manusia Bawaslu, Jum’at (12/9/2025).
Ia menegaskan, salah satu fokus penting pada Pemilu 2024 lalu adalah meminimalisir korban jiwa dari petugas pemilu. “Di pemilu sebelumnya, kita menghadapi banyak kehilangan. Karena itu, di Pemilu 2024 kami memastikan penyelenggara di tingkat PPK hingga KPPS adalah orang-orang yang sehat dan siap bertugas,” jelasnya.
Namun, Endang mengakui tantangan tetap ada. Masih ditemukan upaya pihak tertentu yang mencoba mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Bahkan, di sejumlah daerah harus dilakukan penghitungan ulang dan pemungutan suara ulang (PSU) lebih dari satu kali. “Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi demokrasi kita,” tambahnya.
Endang juga menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait jadwal pemilu mendatang yang tidak lagi serentak. Pada 2029, hanya akan digelar pemilihan Presiden, DPR RI, dan DPD. Sementara Pilkada dan DPRD baru akan dilaksanakan pada 2031.
“Evaluasi menunjukkan, pemilu yang terlalu berdekatan membuat masyarakat jenuh dan berdampak pada turunnya partisipasi. Pemisahan jadwal ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas demokrasi,” katanya.
Selain itu, perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) juga membawa konsekuensi terhadap jumlah kursi DPRD. Menurut Endang, KPU bersama DPRD sedang menyiapkan formula baru agar pembagian kursi tetap adil dan proporsional.
“Kekhususan Jakarta harus tetap dijaga meski statusnya berubah. Kami akan mengawal agar regulasi khusus ini bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat Jakarta,” tegasnya.
Endang menutup dengan optimisme bahwa demokrasi di Indonesia, khususnya di Jakarta Barat, akan terus berkembang. “Setiap pemilu selalu membawa tantangan baru. Tapi kami yakin dengan kerja sama semua pihak, demokrasi kita akan semakin matang dan berintegritas,” pungkasnya.
(ibeng)
