Jakarta, faktapers.id – Kehadiran PT Batulicin Beton Asphalt (BBA), perusahaan yang disebut-sebut milik pengusaha nasional Haji Isam, di Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menuai kecaman keras. H. Djamaluddin Koedoeboen, S.H., M.H., seorang tokoh masyarakat sekaligus pemilik lahan berasal dari Desa Ohoiwait secara terbuka menyuarakan protesnya dan menyebut aktivitas penambangan tersebut sebagai “petaka” bagi masyarakat.
Djamaluddin mengecam keras cara-cara yang ia anggap tidak terpuji dan tidak beradab, di mana pihak perusahaan diduga telah membohongi, membodohi, dan mengintimidasi masyarakat untuk mengambil alih hak-hak tanah mereka.
”Cara-cara yang tidak terpuji, cara-cara yang tidak beradab dengan datang membohongi masyarakat, membodohi, menakut-nakuti, menzalimi hak-haknya. Itu yang kemudian menurut pandangan kami sangat tidak wise,” kata Djamaluddin kepada Media, Kamis 18 September 2025 di Kantornya Jakarta.
Penambangan Tanpa Izin dan Kesepakatan yang Janggal
Menurut Djamaluddin, yang juga seorang advokat bahwa hingga saat ini PT BBA belum memiliki izin penambangan maupun izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sah. Hal ini telah disampaikan oleh pihak-pihak berwenang dan DPRD Provinsi Maluku.
Selain itu, Djamaluddin juga mempertanyakan sistem kontrak yang digunakan oleh perusahaan. Menurutnya, masyarakat pemilik lahan diminta menandatangani kontrak sewa di atas kapal milik Haji Isam tanpa sosialisasi yang memadai.
”Tiba-tiba saja mereka yang punya lahan ini diundang naik di kapal, sudah ada semua konsep kontraknya, kemudian ditandatangani dengan nilai Rp10.000 per meter selama 15 tahun,” ungkap Djamaluddin. Ia menilai skema kontrak ini sangat merugikan, karena tidak ada perhitungan kubikasi material yang diambil dan tidak memperhitungkan kerugian masyarakat akibat hilangnya pohon-pohon produktif seperti kelapa dan sukun.
Masyarakat Tak Berdaya Karena Kehadiran Aparat
Djamaluddin mengungkapkan bahwa masyarakat setempat merasa sangat kecewa namun tidak berdaya. Kehadiran aparat penegak hukum, termasuk oknum-oknum dari kepolisian dan TNI dengan seragam dan senjata lengkap, menciptakan suasana intimidasi.
”Masyarakat sangat kecewa. Sangat kecewa sekali. Tapi mereka tidak berdaya karena mereka merasa seolah ada raksasa yang datang ke sana, kemudian membawa semua perangkat-perangkat negara, ada polisi, ada tentara, ada mesin senjata lengkap,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan adanya oknum pejabat tinggi negara, seperti dewan jenderal dari Kepolisian dan TNI, serta wakil menteri, yang pernah datang ke lokasi tersebut. Kehadiran mereka membuat masyarakat merasa ketakutan dan terintimidasi.
”Terus masyarakat bisa apa kalau seperti itu?” ujarnya dengan nada miris.
Tantangan untuk Haji Isam dan Pemerintah
Sebagai pemilik lahan, Djamaluddin menegaskan bahwa tanah yang ditambang adalah tanah adat dan tanah ulayat yang dipertahankan dengan pengorbanan darah dan nyawa para leluhur. Ia memberikan teguran keras kepada Haji Isam untuk menunjukkan hati nurani dan tidak bersikap sombong.
”Saya perlu menyampaikan satu hal, kemarin beliau datang… tidak menyapa masyarakat, langsung balik… ini cara-cara yang tidak baik, ini cara-cara kesombongan, arogansi,” tegasnya.
Djamaluddin bersama masyarakat setempat berencana untuk membawa kasus ini ke tingkat nasional, termasuk beraudiensi dengan Presiden, pimpinan DPR RI, dan kementerian terkait. Mereka berharap Presiden Prabowo dapat turun tangan dan mengintervensi kasus ini agar keadilan dapat ditegakkan.
”Harapan kami Pak Haji Isam, tolong buka hati, buka pikiran, dan jangan menunjukkan arogansi, kesombongan di negeri kami,” pungkasnya.
(Igo)
