Jakarta, faktapers.id– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan secara resmi memecat Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menyusul video viralnya di media sosial yang menyatakan niat untuk “merampok uang negara” dengan dalih membuat negara miskin. Keputusan ini ditegaskan sebagai bentuk tindakan tegas partai terhadap kader yang dianggap melukai hati rakyat.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengonfirmasi pemecatan tersebut pada Sabtu, (20/9). “Yang bersangkutan telah diklarifikasi oleh DPRD Gorontalo, dan DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP untuk diambil tindakan organisasi,” ujar Komarudin.
Ia menambahkan bahwa Komite Etik dan Disiplin partai telah merekomendasikan pemecatan, dan DPP segera mengeluarkan surat resmi. Partai juga akan segera memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan posisi Wahyudin di legislatif.
Peringatan Keras kepada Seluruh Kader PDIP
Komarudin Watubun juga menyampaikan imbauan keras kepada seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa partai tidak akan menoleransi perbuatan yang mencederai kehormatan partai dan kepercayaan rakyat.
”Saya ingin sampaikan kepada seluruh kader partai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk tetap menjaga kedisiplinan, etik, kehormatan, dan wibawa partai,” tutur Komarudin. “Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat. DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama,” tambahnya, merujuk pada kasus Wahyudin.
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Wahyudin Moridu
Sebelum sanksi pemecatan resmi dikeluarkan, Wahyudin Moridu telah menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang kontroversial. Dalam video klarifikasinya pada Jumat (19/9/2025), Wahyudin didampingi istrinya menyampaikan penyesalan.
”Saya, Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo… dengan ini, atas nama pribadi dan keluarga, saya memohon maaf atas video yang telah diviralkan di media sosial TikTok beberapa waktu lalu,” ucapnya. Wahyudin juga mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud melecehkan atau menyinggung masyarakat Gorontalo.
Meskipun permintaan maaf telah disampaikan, sanksi organisasi dari PDI Perjuangan tetap dijatuhkan sebagai bentuk komitmen partai dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik.
[]
