Jakarta, faktapers.id – Isu agraria dan lingkungan menjadi salah satu fokus utama dalam serangkaian unjuk rasa hari ini. Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria berencana menggelar demonstrasi di dua lokasi, yaitu di depan Kementerian Kehutanan Jakarta Pusat dan Kementerian ATR/BPN Jakarta Selatan. Mereka menuntut pengembalian fungsi ATR/BPN sebagai Badan Pertanahan Nasional.
Selain itu, beberapa kelompok mahasiswa juga menyuarakan isu lingkungan dan pertambangan. Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Sultra dan Aliansi Mahasiswa Hukum Indonesia sama-sama menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan yang diduga merusak lingkungan di Halmahera Timur dan Sultra.
Protes Terkait Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Hukum
Isu korupsi dan pelanggaran hukum juga menjadi agenda penting. Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu akan melakukan aksi di tiga lokasi berbeda: Kantor PT. Astra International di Jakarta Pusat, Kejagung RI di Jakarta Selatan, dan PT. Astra Agro Lestari di Jakarta Timur. Mereka menuntut penghentian kriminalisasi terhadap warga dan pengusutan dugaan korupsi di PT. Astra Agro Lestari.
Di sisi lain, Pegiat Aktivis Mahasiswa Anti Korupsi menuntut pengusutan dugaan korupsi digitalisasi SPBU pada PT. Pertamina. Sementara itu, Konfederasi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia akan mendesak pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait dugaan mangkraknya proyek UPPD.
Selain isu-isu di atas, beberapa unjuk rasa lainnya juga dijadwalkan. Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum Jakarta menuntut pemecatan kader Partai Demokrat, Benny K. Harman, yang diduga terkait kasus Ferdy Sambo. Sedangkan Aliansi Mahasiswa Republik Tanah Air berencana menggelar aksi terkait dugaan putri Zulkifli Hasan yang berjoget dalam rapat DPR RI.
Tidak hanya itu, sejumlah kelompok juga akan menyuarakan tuntutan yang lebih spesifik, seperti Jaringan Mahasiswa Hukum Nusantara yang mendesak pertanggungjawaban PT. Transjakarta atas kecelakaan bus, serta Aksi Kamisan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) yang kembali menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Dengan padatnya jadwal aksi, masyarakat diimbau untuk memperhatikan rute dan waktu kegiatan agar dapat menyesuaikan perjalanan dan menghindari potensi kemacetan di sejumlah titik demonstrasi.
[[
