Jakarta, faktapers.id— Pembangunan gedung kantor setinggi 16 lantai milik Cimory di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, menuai penolakan keras dari warga setempat. Warga mengancam akan menggelar demo jika aspirasi mereka tak digubris.
Penolakan ini dipicu oleh kekhawatiran warga terhadap dampak yang dinilai mengabaikan hak-hak mereka. Menurut VK, salah satu perwakilan warga dari Blok G, H, I, dan J, pembangunan ini sangat mengganggu kenyamanan. Untuk itu warga minta Dishub Jakarta Barat Mengontrol hilir keluar masuknya kendaraan ke kantor Cimory tersebut.
”Kami jelas menolak apapun yang mengabaikan hak warga,” ujar VK, Minggu 5 Oktober 2025. Ia menjelaskan bahwa salah satu poin keberatan utama adalah akses pintu masuk gedung yang rencananya akan berada di area pemukiman warga.
Warga komplek menginginkan akses masuk dan keluar gedung berada di depan, seperti halnya akses sekolah IPEKA yang berada di pinggir tol. “Harusnya aksesnya di depan pinggir tol semua,” tegas VK.
Dengan adanya keberatan ini, warga berharap pihak Cimory dapat mencari solusi terbaik. Mereka juga mendesak Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk segera memanggil pihak Cimory guna menjembatani aspirasi warga.
Tanggapan Pihak Cimory
Menanggapi penolakan warga, sumber dari pihak Cimory menyebutkan bahwa mereka telah melakukan musyawarah dengan pihak RW setempat.
”Kita sudah musyawarahkan dengan RW,” kata sumber tersebut, Minggu (5 Oktober 2025).
Terkait keberatan warga mengenai pintu gerbang di area belakang, pihak Cimory menjelaskan bahwa pintu tersebut hanya akan berfungsi sebagai pintu darurat (emergency gate).
”Mereka keberatan kalau jalan belakang juga ada pintu gerbang, tapi kita informasikan itu emergency gate saja,” jelas sumber dari Cimory.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, baik dari pihak Cimory maupun Pemerintah Kota Jakarta Barat.
