Jakarta, faktapers.id — Hubungan antara DPR dan Kementerian Keuangan memanas. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, melayangkan teguran keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Misbakhun secara eksplisit meminta Purbaya untuk menghentikan kebiasaannya mengomentari kebijakan kementerian lain. Teguran ini muncul setelah Purbaya beberapa kali mengkritik kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan visi ekonomi yang diusung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Puncak ketegangan terjadi saat pembahasan terkait program strategis pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Misbakhun menilai bahwa Purbaya terlalu vokal dalam mengkritik kebijakan tersebut, terutama terkait pemotongan anggaran. Purbaya, menurutnya, telah menciptakan kesan bahwa ada friksi internal dalam kabinet, yang seharusnya diselesaikan melalui koordinasi, bukan di ruang publik.
Perdebatan Anggaran dan Defisit
Misbakhun memaparkan bahwa pemotongan anggaran program MBG memang dilakukan, namun dengan alasan yang kuat. Kebijakan ini diambil untuk mengendalikan defisit anggaran agar tidak membengkak terlalu jauh. “Pemotongan anggaran ini dilakukan karena berpotensi menaikkan defisit anggaran menjadi 2,48 persen,” ujar Misbakhun dalam sesi sidang. Ia menekankan bahwa angka tersebut sudah diperhitungkan secara matang.
Namun, yang menjadi sorotan tajam Misbakhun adalah cara Purbaya menyikapi pemotongan tersebut. “Kebijakan fiskal seharusnya dibahas bersama parlemen agar tidak terkesan sepihak,” tegasnya. Menurutnya, Purbaya tidak memiliki koordinasi yang baik dengan DPR sebelum melontarkan kritik. Sikap ini dinilai Misbakhun sebagai langkah yang tidak etis dalam tata kelola pemerintahan, yang seharusnya melibatkan diskusi dan konsensus.
Implikasi Kebijakan Fiskal Terhadap Masyarakat dan Visi Prabowo
Teguran Misbakhun tidak hanya berhenti pada masalah etika, tetapi juga menyentuh substansi kebijakan. Ia mengingatkan Purbaya bahwa kebijakan fiskal harus senantiasa pro-rakyat. Salah satu poin yang disorot adalah rencana Purbaya untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 8 persen menjadi 9 persen.
”Misbakhun juga menyarankan agar Purbaya menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bahkan jika perlunya menurunkannya menjadi 8 persen untuk menjaga daya beli masyarakat,” tulis sumber berita. Misbakhun menekankan bahwa kenaikan PPN di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil dapat membebani masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Menjaga daya beli, menurutnya, adalah prioritas utama yang harus diperhatikan oleh Kementerian Keuangan.
Lebih dari itu, Misbakhun menilai bahwa sikap Purbaya yang kerap mengkritik kebijakan kementerian lain berpotensi mengganggu visi perencanaan ekonomi besar yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Purbaya dianggap kurang mendukung visi tersebut dan justru menciptakan polemik yang tidak perlu.
Hingga berita ini diturunkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memberikan tanggapan resmi terkait teguran keras dari DPR. Namun, dinamika ini mengindikasikan adanya ketegangan serius antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sesi pembahasan anggaran berikutnya diprediksi akan menjadi ajang yang lebih sengit, di mana DPR akan menuntut transparansi dan koordinasi yang lebih baik dari pihak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan.
[]
