Jakarta, faktapers.id – Koalisi Mahasiswa Bersatu dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan bekas gedung Balai Besar Geologi (Eks BBG), Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin siang. Aksi ini, yang diikuti oleh sekitar 50 hingga 80 orang massa, bertujuan mengkritisi dan mengevaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Massa aksi tiba di lokasi pada pukul 13.45 WIB dengan membawa dua unit mobil komando serta berbagai alat peraga, termasuk bendera aliansi dan spanduk-spanduk yang memuat kritik tajam. Aksi yang dipimpin oleh M. Syahrus Sobirin ini berlangsung tertib dan berakhir sekitar pukul 14.15 WIB.
Kritik Keras Terhadap Kesejahteraan dan Tata Kelola
Aliansi yang tergabung dalam aksi ini, meliputi Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK), Lembaga Mahasiswa Universitas Jayabaya, dan BEM Universitas Pamulang, menyuarakan kekhawatiran mereka melalui spanduk yang bertuliskan: “Indonesia Gawat Darurat,” “Evakuasi Pemerintahan Prabowo Gibran,” dan “Benahi Kepemimpinan Prabowo Gibran.”
Inti dari aksi ini diperkuat oleh Press Release yang dikeluarkan oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa (Lekama) Universitas Jayabaya. Dalam kajian strategis berjudul “Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Satu Tahun Masa Kerja Prabowo-Gibran,” Lekama menyoroti adanya krisis tata kelola dalam dua sektor fundamental pembangunan manusia: gizi dan pendidikan. Mereka menganggap janji kesejahteraan yang diusung pemerintah masih jauh dari realita dan justru diwarnai ketimpangan.
Program MBG dan Pendidikan Dinilai Gagal
Laporan Lekama Jayabaya secara spesifik mengkritisi program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan reformasi pendidikan. Juru bicara Kabinet Kajian, Aksi Strategi, dan Advokasi (Kastrad) Lekama Jayabaya menyatakan, “Program Makan Bergizi Gratis yang seharusnya menjadi solusi atas gizi buruk justru diwarnai kasus keracunan massal lebih dari 11.000 anak, minim transparansi, dan keterlibatan aparat militer dalam sektor sipil.”
Selain itu, alokasi anggaran MBG sebesar Rp335 triliun dipertanyakan karena minimnya transparansi publik dan dominasi militer-polisi dalam struktur Badan Gizi Nasional (BGN), yang dianggap mencederai prinsip good governance.
Di sektor pendidikan, mahasiswa menyoroti masih tingginya biaya pendidikan, rendahnya kesejahteraan guru honorer, dan kesenjangan fasilitas, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Lima Rekomendasi Strategis Mahasiswa
Berdasarkan kajian tersebut, Lekama Universitas Jayabaya menyampaikan lima rekomendasi strategis kepada pemerintah:
- Melakukan reformasi total tata kelola Program MBG dengan membentuk Badan Pengawas Independen.
- Melaksanakan audit forensik anggaran MBG oleh BPK/BPKP untuk menjamin akuntabilitas publik.
- Membatasi peran TNI-POLRI hanya pada fungsi logistik di daerah 3T, bukan dalam pengelolaan sipil.
- Melakukan reformasi kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan guru dan pemerataan infrastruktur.
- Menerapkan sistem Open Data Indonesia untuk transparansi kebijakan publik, khususnya di bidang gizi dan pendidikan.
Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya menutup pernyataan dengan menegaskan, “Kritik ini bukan bentuk permusuhan, melainkan tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengingatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada rakyat, bukan sebaliknya.” Aksi selesai secara aman dan massa mahasiswa membubarkan diri dari lokasi sekitar pukul 14.15 WIB.
