Jakarta, faktapers.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak akan tinggal diam menghadapi temuan mengejutkan terkait ribuan penerima bantuan sosial (bansos) yang kedapatan bermain judi online (judol).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa pihaknya segera menertibkan dan mencabut bantuan bagi warga yang terbukti menyalahgunakan dana bansos untuk aktivitas terlarang tersebut.
“Memang ada data dari PPATK. Kami akan segera tertibkan untuk itu,” tegas Pramono saat meninjau lahan aset Pemprov DKI seluas 3,6 hektare di samping RS Sumber Waras, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (27/10).
Langkah tegas ini diambil setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya ribuan penerima bansos yang terindikasi aktif dalam transaksi judi daring. Pemprov DKI akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, juga mengungkapkan data mencengangkan dari PPATK. Disebutkan ada sekitar 602 ribu warga Jakarta yang terlibat judi online, dan sekitar 5.000 di antaranya merupakan penerima bansos, termasuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Dari hasil penelusuran, transaksi judi online di Jakarta mencapai Rp 3,12 triliun. Ironisnya, ada ribuan penerima bansos yang justru memakai dana bantuan untuk berjudi,” ujar Rano, Minggu (26/10).
Menanggapi hal itu, Gubernur Pramono memastikan, penerima bansos yang terlibat akan langsung dicoret dari daftar bantuan. Pemprov DKI juga akan memperkuat sistem pengawasan dan memperbarui data penerima agar penyalahgunaan tidak terulang.
“Bansos itu untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk dijadikan taruhan. Siapa pun yang kedapatan main judi online, bantuannya akan kami hentikan,” tandas Pramono.
