Klaten, faktapers.id – Setelah sempat viral di media sosial karena penyegelan kantor desa, kini Balai Desa Kadirejo, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, kembali beroperasi seperti semula. Segel yang menutup kantor desa akhirnya dibuka oleh warga pada Jumat (31/10/2025) pagi.
Pelayanan publik pun kembali berjalan normal. Proses pembukaan segel ini disertai dengan musyawarah bersama di kantor Kecamatan Karanganom yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan dan dihadiri berbagai pihak terkait.
Camat Karanganom, Joko Handoyo, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengoordinasikan pertemuan tersebut dengan menghadirkan Dispermades Klaten, BPN Klaten, Forkopimcam Karanganom.
Kemudian, Kepala Desa Kadirejo, ahli waris, perangkat desa, serta notaris yang terlibat dalam persoalan tukar menukar tanah kas desa (TKD) yang menjadi sumber polemik sebelumnya.
“Kita fasilitasi dengan menghadirkan semua pihak agar ada pemahaman bersama. Proses tukar menukar tanah desa ini tidak bisa dilakukan seperti transaksi perorangan karena harus melalui beberapa tahapan dan prosedur resmi,” ujar Joko Handoyo.
Ia menambahkan, dari hasil mediasi, semua pihak kini sudah memahami tahapan proses tukar menukar tanah yang sedang berjalan. Diharapkan, komunikasi antara desa, ahli waris, dan notaris dapat terus terjalin agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
“Alhamdulillah, sudah ada titik temu. Semua pihak sepakat untuk saling mengingatkan dan memberikan informasi agar proses berjalan sesuai aturan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kadirejo, Agus Widodo, mengungkapkan rasa syukurnya karena kantor desa telah kembali berfungsi normal. “Hari ini, kantor Balai Desa sudah dibuka kembali dan pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa,” ungkapnya.
Dalam musyawarah di kantor kecamatan, semua pihak sepakat berdamai. Ahli waris juga sudah menyetujui menunggu proses tukar guling dengan waktu kurang lebih satu tahun.
Dengan berakhirnya ketegangan ini, suasana di Desa Kadirejo kembali kondusif. Pemerintah desa berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi agar peristiwa serupa tidak terulang hingga salah faham.
(Reporter : Ani Sumadi)
