JabodetabekPolitik

Jakarta Digeruduk Puluhan Aksi: Isu Korupsi, Reformasi Polri, dan Tuntutan HAM Warnai Ibu Kota

28
×

Jakarta Digeruduk Puluhan Aksi: Isu Korupsi, Reformasi Polri, dan Tuntutan HAM Warnai Ibu Kota

Sebarkan artikel ini

Jakarta Digeruduk Puluhan Aksi: Isu Korupsi, Reformasi Polri, dan Tuntutan HAM Warnai Ibu Kota

Jakarta, faktapers.id  – Ibu kota dijadwalkan menjadi pusat dari puluhan aksi unjuk rasa dan kegiatan lembaga negara pada hari ini, Kamis, 13 November 2025. Berdasarkan Rencana Kegiatan (Rengiat) yang diterima, berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, dan LSM akan menyuarakan tuntutannya di sejumlah titik vital di Jakarta Pusat, mulai dari kawasan Monas, kompleks kementerian, hingga kantor BUMN dan swasta.

​Isu yang diusung sangat beragam, namun didominasi oleh tiga tema besar: pemberantasan korupsi, reformasi institusi, dan penuntasan pelanggaran HAM berat.

Kawasan Monas: Pusat Tuntutan Reformasi dan HAM

​Kawasan Monumen Nasional (Monas) akan menjadi salah satu titik sentral aksi massa. Dimulai pukul 10.00 WIB, Gerakan Aktivis Mahasiswa Islam Indonesia akan beraksi di Silang Selatan Monas, menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi dan suap dalam proyek kereta cepat yang melibatkan PT. KCIC dan rezim pemerintahan sebelumnya.

​Selang satu jam, di lokasi yang sama, Gerakan Mahasiswa Jakarta akan menyuarakan tuntutan “Tolak reformasi Polri palsu.” Mereka mendesak agar masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga HAM dilibatkan sebagai tim reformasi Polri.

​Pada sore hari pukul 15.00 WIB, Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), dengan estimasi massa 100 orang, akan menggelar aksi di Taman Pandang. Dipimpin oleh Sumarsih, mereka konsisten menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan penghapusan impunitas.

Kementerian dan BUMN Jadi Sasaran Tuntutan Korupsi

​Sejumlah kementerian dan kantor BUMN juga menjadi target utama unjuk rasa terkait dugaan korupsi dan wanprestasi.

  • ​Kementerian ESDM akan menghadapi tiga aksi berbeda, terkait tuntutan pencabutan izin PT. Singlurus Pratama (SGP) yang diduga beraktivitas dekat permukiman, serta desakan untuk mengusut PT. BBMM atas dugaan pelanggaran Minerba dan kejahatan lingkungan.
  • ​Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dijadwalkan didatangi dua kali oleh Koalisi Mahasiswa Hukum Jakarta pada pukul 09.00 dan 13.00 WIB, dengan tuntutan yang sama: “Periksa Ketua KPU RI dan Anggota KPU RI yang bepergian ke Bali menggunakan Jet Pribadi dengan anggaran APBN.”
  • ​Graha Pertamina akan didatangi Gagasan Milenial Jakarta yang menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di internal PT. Pertamina.
  • ​Kantor Pusat PT. Taspen dan PT. Pegadaian juga tak luput dari aksi, dengan tuntutan pengusutan tuntas dugaan investasi fiktif di Taspen dan dugaan korupsi aset di Pegadaian.
  • ​Balai Kota DKJ Jakarta akan didatangi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia terkait dugaan penyerobotan tanah oleh Dinas SDA DKI Jakarta.

​Tuntutan serupa juga diarahkan ke Kementerian Dalam Negeri terkait dugaan korupsi proyek pipa PDAM Tambilahan dan sengketa pembayaran tanah RSUD Dr. M Haulussy.

​Sidang Krusial di Mahkamah Konstitusi

​Di tengah riuhnya aksi unjuk rasa, agenda krusial juga berlangsung di ranah yudikatif. Mahkamah Konstitusi (MK) RI dijadwalkan menggelar Sidang Pleno Pengucapan Putusan/Ketetapan pada pukul 10.30 WIB.

​Agenda sidang yang dipimpin Ketua MK YM Dr. Suhartoyo ini sangat dinanti, karena akan memutuskan sejumlah perkara judicial review (PUU) yang strategis, di antaranya:

  • ​Perkara terkait Undang-Undang Kepolisian Negara RI (No. 114, 19, 183, 147/PUU-XXIII/2025).
  • ​Perkara terkait Undang-Undang Pilkada (No. 90, 185, 88/PUU-XXIII/2025).
  • ​Perkara terkait Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) (No. 187/PUU-XXIII/2025).

​Putusan MK terkait UU Kepolisian ini menjadi sorotan, mengingat di saat yang sama tuntutan reformasi Polri menggema di jalanan.

​Selain itu, aksi unjuk rasa juga tercatat akan digelar di Kemenkopolhukam, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kantor PSSI, Menara Astra, dan Kantor DPP Partai Nasdem dengan berbagai tuntutan spesifik.

{Ig/uaa)