Jakarta, faktapers.id — Perdebatan mengenai rencana penghentian sejumlah aktivitas pertambangan kembali mencuat setelah salah satu tokoh terkemuka dari organisasi keagamaan nasional menyampaikan pandangan kritisnya dalam sebuah forum diskusi publik, Rabu (4/12/2025). Ia menilai bahwa keputusan sebesar itu tidak boleh diambil secara emosional, melainkan harus melalui kajian mendalam yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Dalam forum yang disiarkan secara daring, tokoh tersebut Gus Ulil menegaskan bahwa persoalan tambang tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi. Menurutnya, pemerintah perlu melihat keberadaan industri ini sebagai bagian dari rantai ekonomi masyarakat yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Menilai Keputusan Berhenti Mendadak Berpotensi Timbulkan Masalah Baru
Ia menekankan bahwa penghentian mendadak tanpa solusi alternatif justru bisa memunculkan persoalan turunan, seperti meningkatnya pengangguran lokal, hilangnya pendapatan daerah, hingga terbengkalainya lahan pascatambang.
“Pengelolaan lingkungan itu penting, tapi memberhentikan aktivitas secara tiba-tiba juga berisiko. Pemerintah harus menghindari kebijakan ekstrem yang justru merugikan masyarakat luas,” ujarnya dalam diskusi tersebut.
Dorong Pemerintah Terapkan Transisi Tambang Berkelanjutan
Tokoh itu juga memaparkan bahwa negara seharusnya fokus pada penerapan transitional mining—yakni pengurangan bertahap yang diikuti pengembangan ekonomi alternatif. Dengan demikian, masyarakat yang bergantung pada tambang tetap memiliki sumber penghidupan ketika industri tersebut mulai ditata ulang.
“Jika pemerintah ingin memperketat aturan, silakan. Tapi pastikan ada jaminan bagi masyarakat di sekitar tambang. Jangan sampai kebijakan mengorbankan mereka yang menggantungkan hidupnya di sektor ini,” tegasnya.
Lingkungan Harus Tetap Jadi Prioritas
Meski memberi pandangan kritis terhadap wacana penghentian aktivitas tambang, ia juga menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak boleh dinegosiasikan. Ia mendesak pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar aturan reklamasi dan perbaikan lingkungan pasca eksploitasi.
Ia juga menilai bahwa pemerintah harus mendorong pemilik konsesi menerapkan teknologi ramah lingkungan agar kerusakan alam tidak semakin meluas.
Pemangku Kepentingan Diminta Duduk Bersama
Menutup pernyataannya, tokoh tersebut mengajak semua pihak—pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri, organisasi kemasyarakatan, hingga akademisi—untuk merumuskan solusi yang mencerminkan kemaslahatan bersama.
“Sektor tambang melibatkan banyak kepentingan. Jangan ada yang merasa paling benar. Kita butuh dialog terbuka agar keputusan yang diambil tidak berdampak negatif pada rakyat,” ujarnya.
Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan final terkait penghentian aktivitas tambang dan masih melakukan serangkaian kajian teknis sebelum menetapkan arah kebijakan baru.
(Ig)
