.Jakarta, Faktapers.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan COVID-19 yang terdiri dari 11 Bab dan 35 Pasal telah resmi disahkan sesuai hasil kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin (19/10/2020) melalui Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memanfaatkan Raperda ini dalam upaya pemulihan kesehatan dan sosial ekonomi Jakarta.
Mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyampaikan apresiasi atas terciptanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif, agar saling menguatkan dan mengingatkan satu sama lain dalam menjalankan protokol kesehatan yang ketat selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) Masa Transisi, sejak 12 Oktober 2020. Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan secara simbolis Raperda yang telah disepakati dari Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada Wagub Ariza.
“Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Virus Corona 2019, maka kita memiliki landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Semangat kemitraan yang terbina dengan baik, selain merupakan landasan utama bagi kita bersama dalam memikul tanggung jawab, , memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19, memperbaiki kesehatan masyarakat dan memperbaiki perekonomian masyarakat Kota Jakarta selama masa pandemi ini, “ungkap Wagub Ariza.
Wagub Ariza menilai ketepatan waktu penetapan Raperda tersebut memberikan keyakinan bersama untuk mencegah serta memutus penyebaran dan penularan virus COVID-19. Disamping itu, Pemprov DKI Jakarta juga menerima berbagai masukan dan saran dari DPRD Provinsi DKI Jakarta selama proses pembahasan, penyelesaian, dan persetujuan Raperda tersebut.
“Ini akan menjadi catatan penting bagi Eksekutif untuk segera ditindaklanjuti, terlebih lagi kita bersama belum siaga kapan pandemi ini akan berakhir. Kita juga menggarisbawahi membantu dalam menjaga, menumbuhkan, dan mengimplementasikan nilai-nilai semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif yang terbina dengan sangat baik baik, proporsional dan profesional selama ini, “tambah Wagub Ariza.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, mengatakan, Raperda tersebut bisa dijadikan sebagai bahan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai pengendalian wabah COVID-19 di wilayah DKI Jakarta.
“Sehingga mata rantainya putus, nah rencana akhir dari Raperda ini. Bagaimana perilaku itu berubah? Di samping sosialisasi yang terus menerus, muncul kesadaran. Ada juga sesuatu yang ditakuti, yakni sanksi bagi oknum yang menarik jenazah secara paksa serta bagi yang menolak dilakukan pengobatan Atau vaksinasi. Harapan kita akan tumbuh imunitasnya, maka pemerintah punya kewajiban untuk melakukan vaksinasi warga, “tandas Pantas Nainggolan.Tajuli/kornel