Jakarta, faktapers.id – Presidium KAMI Bekasi, Aini Karta Atmadja menyayangkan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Kebijakan itu di antaranya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.
“Contohnya di Papua. Papua itu penduduknya sangat sedikit, ketika dibangun jalan tol manfaatnya apa? Karena di sana itu masih sepi, masih sunyi,” kata Aini kepada wartawan di Bekasi, Rabu (18/11/2020).
Meski demikian, ia tak menyoalkan jika ada pembangunan infrastruktur yang tidak memakan biaya besar sehingga anggarannya bisa dialokasikan untuk yang lain.
“Nggak masalah ada pembangunan, pembangunan harus merata. Di Papua juga mungkin harus ada jalan penghubung dari desa satu ke desa yang lain, tapi bukan berarti harus ada jalan tol,” ujar perempuan yang juga Ketua DPD Pena’45 Jawa Barat tersebut.
Aini mengatakan, pemerintah Jokowi seharusnya belajar dengan pemerintahan Orde Baru (Orba) yang menomorsatukan stabilitas pangan dibanding pembangunan infrastruktur.
“Ada skala prioritas, kembali lagi pada sektor pertanian. Sektor pertanian kembali digencarkan, sektor pertanian digalakan kembali. Artinya, ekonomi mikro ini harus bergerak kembali.
“Karena, ketika kita impor beras, ketika kita impor gula, ketika kita impor garam itu saja sudah membuat stabilitas nasional tidak stabil. Ketika mahal membeli gula, mahal membeli beras apa yang terjadi? Stabilitas nasional itu dalamnya akan babak belur,” tandasnya. (Ilham)