Padangsidempuan, Faktapers id – Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, Tua Alpaolo Harahap, S.H, M.Hbmengapresiasi langkah ksatria empat anggota DPRD setempat yang melaporkan upaya dugaan suap pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Padangsidimpuan ke Mapolres setempat, Rabu (21/04) dini hari itu.
Ditegaskan pria yang karib disapa Alfa ini, keputusan gagah berani empat dari sembilan anggota panitia khusus (Pansus) LKPj Walikota Sidimpuan itu, melaporkan upaya suap ‘ketok palu’ pengesahan LKPj yang dilakukan oknum tertentu, merupakan bentuk kebangkitan supremasi hukum di Sidimpuan.
“Saya selaku Ketua HIPMI Padangsidimpuan, tentunya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan ke empat tokoh tersebut. Sebab apa, disini sangat jelas sekali, sebagai representasi rakyat, keempat orang anggota DPRD Sidimpuan ini berani merobohkan tonggak kebobrokan sistem birokrasi, yang kerap lekat dengan pusaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ini menjadi tren positif di kota kami tercinta. HIPMI mengapresiasi,” jelasnya.
Dilanjutkan praktisi hukum ini, sikap ksatria empat anggota DPRD Padangsidimpuan itu, menunjukkan bahwa masih terdapat orang yang peduli akan kemajuan kota setempat.
“Praktik-praktik koruptif harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Karena apabila tidak dilakukan, tentunya akan menciptakan kondisi yang buruk, pemiskinan sistematis, yang nantinya akan melahirkan kejahatan-kejahatan baru. Siapa yang akan menderita ekses perbuatan pejabat birokrasi yang korup itu? Sudah barang tentu adalah rakyat Padangsidimpuan. Kami pun dari HIPMI mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat menelusuri informasi awal dari empat legislator tersebut,” ujarnya.
Dilanjutkan Alfa, apabila nantinya laporan anggota DPRD tersebut bisa dibuktikan, pihaknya akan mendorong penegakkan hukum sampai pada mengungkap dalang yang membuat skenario pragmatis itu.
“Tindakan oknum penyuap tersebut bukan tanpa kepentingan dong pastinya. Seperti kebiasaan, selalu ada agenda kepentingan kelompok tertentu yang harus landing dengan sempurna. Dan disini, masyarakat yang terabaikan. Sehingga kecenderungannya akan menciptakan kemiskinan yang sistematis dan masif. Tindakan korup ini lebih gila dari pembunuhan. Sehingga selaku Ketua HIPMI Kota Padangsidimpuan, saya meminta dengan hormat kepada pihak Polres untuk mengungkap siapa dalang dari semua ini,” terang pria yang aktif malang melintang di dunia advokasi Nusantara itu.
Ditambahkannya, budaya suap dalam tatanan birokrat bukanlah hal baru. Oleh karenanya, pihaknya meminta kepada Polres Padangsidimpuan untuk segera mengusut tuntas laporan dari wakil rakyat tersebut.
“Kami mendorong Polres Sidimpuan untuk secepatnya menelusuri laporan keempat orang anggota Pansus LKPj Walikota Sidimpuan tersebut, agar masyarakat juga mendapat edukasi terkait peristiwa ini. Kami pengurus HIPMI Sidimpuan, memberikan dukungan kepada Polres untuk memberantas sampai ke akarnya setiap praktik korupsi di Sidimpuan ini. Ini menjadi titik tolak kembalinya kepercayaan publik kepada DPRD, namun juga menjadi titik nadir terbongkarnya tabir perilaku korup para pemangku kebijakan di kota kami tercinta ini,” terangnya.
Dalam rilisnya, Pendekar Hukum Padangsidimpuan ini mengharapkan aparat penegak hukum dapat objektif dan berani melakukan terobosan demi tegaknya keadilan.
“Walau kebohongan berlari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan melampauinya. Saat ini, kita bersama disajikan betapa bobroknya iklim birokrasi di kota ini. Dan sebagai kaum muda, kami berharap peristiwa ini menjadi yang terakhir di Sidimpuan, dan kedepan budaya pemberian ‘uang ketok palu’ kepada anggota DPRD tidak terjadi lagi pada aspek apapun, termasuk ketika APBD akan disahkan,” paparnya.
Dikatakan Alfa, saat ini HIPMI dilibatkan penuh oleh salah satu Kementerian untuk menjadi tim penilai dari unsur pemangku kepentingan, salah satunya untuk menilai kinerja PTSP yang ada di Kota Padangsidimpuan.
“Mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan, kita juga miris. Kalau dari hulunya sudah kotor, bagaimana di hilirnya kan? Namun kita tetap optimis masih banyak birokrat yang punya semangat NKRI. Dimana sebagai organisasi yang hari ini diberikan kepercayaan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, kabar ini sekaligus menjadi tantangan bagi kita kader HIPMI di daerah untuk ikut memberikan kontribusi positif demi pembangunan Kota Padangsidimpuan yang lebih baik lagi,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu pula, Alfa berharap semua elemen di kota tersebut tetap menyuarakan aspirasi pada tempatnya, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita berikan kepercayaan kepada Polres Padangsidimpuan untuk menindaklanjuti ini. Kita yakin kawan-kawan polres akan bekerja objektif dan profesional demi kepentingan bangsa dan rakyat,” imbaunya. Kornel
