Jakarta, faktapers.id – Terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Ketua OKK Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Muliansyah Abdurrahman secara tegas menolak hal tersebut.
Muliansyah, mewakili sikap DPP KNPI ini mengkritisi dan mempertimbangkan masa jabatan dan atau periodesasi Presiden yang menjadi isu nasional belakangan ini.
Dia menambahkan, konstitusi telah secara jelas menggariskan bahwa periodesasi Pesiden berjalan 5 tahun sekali dan hanya bisa dua periode.
“Kalau ada yang membangun isu seperti ini, berarti melawan konstitusi dan menabrak proses demokrasi yang sejak lama kita pertahankan,” tegas Muliansyah melalui keterangan tertulisnya, Kamis (19/8/2021).
Dalam hal ini, Muliansyah meminta Presiden Jokowi agar tidak mendengar isu – isu murahan yang bisa merusak tatanan demokrasi di Indonesia dan konstitusi bangsa.
Menurut Muliansyah, ketua DPP KNPI menolak isu murahan yang dilontarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini.
“DPP KNPI tetap menolak isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 karena jelas melanggar proses demokrasi dan menabrak konstitusi,” pungkasnya. Her
