Jakarta, Faktapers.id – Yayasan Hemadhiro Mettavati bersama Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenag, WALUBI, FKUB Jakarta Barat dan BNPT mengadakan Dialog Wawasan Kebangsaan Moderasi Beragama Untuk Menciptakan Persatuan Bangsa dihadiri sebanyak 100 orang secara tatap muka dan 350 orang secara virtual di Vihara Hemadhiro Mettavati Jl. Kapuk Raya, Gang Mawar SCB RT 11 RW 01, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (31/10/2021).
Hadir sebagai narasumber Dialog Wawasan Kebangsaan Moderasi Beragama Untuk Menciptakan Persatuan Bangsa. Dewan Pertimbangan Presiden Mohamad Mardiono, Dirjend Bimas Buddha Kementerian Agama RI Caliadi, dan Direktur Pencegahan BNPT Brigjend Pol R. Ahmad Nurwakhid.
Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Hymne Walubi di ikuti seluruh peserta yang hadir dengan Romo Asun sebagai moderator.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Vihara Hemadhiro Mettavati Biksu YM Bhante Khanit Sannano Mahathera dalam sambutannya mengatakan dirinya sangat berbahagia bisa berkumpul dalam acara dialog wawasan kebangsaan yang digelar di Vihara Hemadhiro Mettavati.
“Satu batang pohon tidak akan disebut sebagai hutan. Satu orang, satu ras, satu bahasa dan satu agama tidak akan disebut sebagai bangsa dan negara. Makanya Indonesia punya mutiara yang luar biasa yang dimana negara-negara lain tidak punya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila itu sudah luar biasa buat kita semua, mari kita laksanakan NKRI ditengah-tengah masyarakat bahwa kita bisa hidup bersama dengan cara Pancasila dan NKRI,” ucap Bhante Khanit.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Caliadi mengatakan bahwa moderasi beragama penting diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang besar dan majemuk.
“Kita ini hidup di bangsa yang besar dan majemuk, oleh karenanya moderasi beragama harus kita jaga dan di rawat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.
Lebih lanjut Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid mengatakan bahwa perbedaan hendaknya dirayakan sebagai jalan terbebas dari konflik.
“Perbedaan yang menjadi sunatullah wajib disyukuri. Kalau tidak maka bangsa Indonesia akan selalu berada dalam konflik yang besar,” tegasnya.
Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat Muhammad Mardiono menuturkan bahwa pihaknya diutus oleh Presiden untuk turun ke lapangan berdialog serta mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung. Selanjutnya ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan.
“Mari kita lestarikan kehidupan yang akur dan rukun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.
Turut hadir dalam acara dialog tersebut Gubernur DKI Jakarta (secara virtual), Walikota Jakarta Barat yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Jakarta Barat Junus Burhan, Dandim 0503 Jakarta Barat diwakili Mayor Inf Missin, Kapolres Jakarta Barat diwakili Wakapolres AKBP Bismo, Kepala Kankemenag Kota Jakarta Barat, Ketua Dewan Pembina Yayasan Hemadhiro Mettavati, Ketua DPD Walubi Provinsi DKI Jakarta, Tokoh Majelis Agama Buddha, Pengawas Guru Agama Buddha, serta Guru Pendidikan Agama Buddha se-DKI Jakarta, Ketua NU Jarta Barat KH Agus Salim, dan Ketua Dai Kamtibmas Polda Metro Jaya KH Tatang Firdaus. Kornel
