Jakarta, Faktapers.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Wilayah Administrasi Kota dan Kabupaten Tahun 2022 serentak telah dimulai dengan dibuka Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan secara daring.
Dalam sambutannya Anies mengapresiasi kepada semua yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dan meminta agar bisa mengindentifikasi karakteristik tiap-tiap daerah.
” Tiap-tiap daerah memiliki keunggulan yang berbeda-beda maka kita ingin agar setiap pembangunan, terobosan, dan pembaruan sesuai dengan kondisi tiap wilayah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, agar nantinya menghasilkan gagasan yang bermanfaat bagi semua,” ucapnya.
Di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota berlangsung secara luring, di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Jalan Tanah Abang I, Gambir, Senin (28/3/2023).
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan, usulan yang dibahas dalam Musrenbang Tingkat Kota telah melewati beberapa tahapan mulai dari Rembuk RW dengan jumlah 4.358 usulan kegiatan dengan anggaran sekitar 1 triliun.
” Ada tiga jenis usulan yang dominan yaitu, 28,59 persen penyediaan barang untuk kebersihan kota, 25,52 persen infrastruktur jalan, dan 22,19 persen infrastruktur kawasan permukiman,” katanya.
Usulan tersebut, lanjut Dhany, kemudian dibahas di tingkat kelurahan pada 26 Januari-3 Februari 2022 dengan menghasilkan 3.612 usulan, kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan pada 8-11 Februari 2022, yang menghasilkan 3.719 usulan kegiatan diteruskan ke Musrenbang Tingkat Kota.
” Setelah dievaluasi, usulan kegiatan yang belum dapat diakomodir sebanyak 408 usulan. Disebabkan karena beberapa hal yaitu, secara teknis tidak dapat dilaksanakan, duplikasi usulan kegiatan, dan kondisi eksisting usulan masih layak,” ucapnya.
Dhany menjelaskan, dari 3.719 usulan dalam Musrenbang Tingkat Kota ini, terdapat 15 usulan prioritas. “Ada 15 usulan prioritas yang terbagi menjadi bidang penguatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing kota, peningkatan ketahanan kota serta bidang pengendalian banjir,” jelasnya.
Selain itu, kata Dhany, ada tujuh kegiatan prioritas yang perlu mendapat dukungan provinsi seperti, revitalisasi Pasar Serdang, Kombongan, Gardu Asem, Pengadaan lahan, dan pembangunan empat puskesmas kelurahan (Puskesmas Kelurahan Karang Anyar, Gunung Sahari Utara, Kebon Kacang serta Harapan Mulia).
Rehab total 16 gedung sekolah, serta satu gedung untuk alih fungsi menjadi SLBN, pengadaan lahan untuk Taman Maju Bersama di Kelurahan Kartini dan Cempaka Baru, dukungan kebijakan (MoU) terkait pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur publik di area BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.
Guna menindaklanjuti usulan aspirasi masyarakat yang selama ini tidak dapat dilakukan, dan beberapa lokasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk diusulkan ke tingkat nasional seperti, pembangunan sheet pile Kali Krukut segmen Jalan Bendungan Hilir-Jalan Karet Pasar Baru Timur dan Kali Utan Kayu segmen Jalan Letjen Suprapto -Jalan Kodam Raya, serta penuntasan naturalisasi Kali Sentiong.
” Kami berharap agar usulan-usulan kegiatan ini kiranya dapat disetujui, sedangkan yang merupakan kewenangan provinsi dapat direalisasikan oleh perangkat daerah,” harapnya. Tajuli
