Pesisir Barat, Faktapers.id -Bupati Pesibar Agus Istiqlal menyerahkan buku tabungan kepada Warga Pemilik Tanah dan Bangunan untuk Mako Polres Pesisir Barat.
Penyerahan buku tabungan tersebut merupakan Tahap kedua ganti kerugian atas tanah dan bangunan yang di gunakan untuk pembangunan Kantor Polres Pesisir Barat dipekon Sukajadi Kecamatan Krui Selatan yang berlangsung di Villa Repong Ramdo Pasar Way Batu.
Hadir dalam acara tersebut Waka Polsek Pesisir Tengah AKP Jauhari, Kepala Dinas PU-PR Ir. Armand Achyuni, Kadis Kominfo Suryadi, SIP., MM, Kepala Cabang Pembantu BNI Krui yang diwakilkan oleh Yogi Isgianto serta warga penerima buku tabungan.
Dalam sambutan Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah berupaya mewujudkan pengembangan sektor pertahanan dan keamanan di wilayah hukum Kabupaten Pesisir Barat, salah satu faktor pendukung merupakan tersedianya mako Polres Pesisir Barat.
“Menindaklanjuti upaya tersebut berawal dengan proses pengadaan tanah yang berlokasi di pekon sukajadi kecamatan krui selatan yang dilaksanakan oleh tim pengadaan tanah yang telah diselesaikan pada tahun anggaran 2021 dan pada saat ini akan dilakukan proses pelunasan pembayaran kepada warga pemilik tanah bangunan,” ungkapnya.
Bupati juga mengatakan bahwa sektor pertahanan dan keamanan merupakan salah satu penunjang penting sebagai jaminan negara bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan dalam suatu bangsa dan negara otonomi daerah mendorong pergerakan masyarakat kearah kesehjahteraan dan keadilan.
“Namun salah satu faktor penting demi terselenggaranya terciptanya pemerintahan otonomi yang stabil dan kondusif perlu adanya proses keamanan dan ketertiban yang baik,” tandasnya.
Kabupaten pesisir Barat, sambung Bupati, adalah salah satu daerah otonomi baru di provinsi lampung yang sangat membutuhkan tersedianya sektor keamanan. Namun pada saat ini wilayahnya masih masuk dalam naungan kepolisian resort lampung barat oleh sebab itu pemerintah kabupaten pesisir barat mengajukan tersedianya kantor kepolisian resort Kabupaten Pesisir Barat.
“Dari hasil tersebut dengan berpedoman pada peraturan- peraturan yang berlaku persetujuan berbagai pihak serta beberapa pertimbangan maka ditentukan tanah polres yang berlokasi di pekon sukajadi kecamatan krui selatan,” terangnya.
Bupati juga mengatakan bahwa prasarana perkantoran merupakan hal yang cukup penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Terlebih kabupaten pesisir barat adalah daerah otonomi baru yang sangat memerlukan prasarana tersebut.
Menurutnya dalam pelaksanaanya memerlukan proses pengadaan tanah untuk disiapkan sesuai peruntukan dan kebutuhan. Penetapan lokasi untuk pembangunan perkantoran telah diatur dalam dokumen RTRW Kabupaten Pesisir Barat sehingga Pemda harus mematuhi dan melaksanakan ketetapan dalam RTRW.
Mengakhiri sambutannya Bupati juga memaparkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat saat ini telah menyelenggarakan upaya penyelarasan tersebut dengan melakukan proses yang dimulai dari pembebasan tanah, dengan memberikan ganti kerugian kepada masyarakat tehadap objek yang berdiri diatasnya. Dengan melibatkan pihak penilai publik (appraisal) untuk mencapai azas layak dan adil agar tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak yaitu Pemda sebagai penyelenggara dan masyarakat selaku pemilik objek bangunan.
Bupati juga berharap untuk selalu mendapat dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat agar berjalan sebagaimana mestinya guna terciptanya pembangunan berkelanjutan di wilayah kabupaten pesisir barat.
“Bagi masyarakat yang mendapatkan ganti kerugian, kami harap dapat dimanfaatkan sebaik baiknya dan telah berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di kabupaten pesisir barat. demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini marilah kita sama-sama berdoa semoga senantiasa mendapat berkah dan ridho dari allah swt,” pungkasnya. Edi
