Singaraja, Faktapers.id – Stunting merupakan masalah multidimensional yang harus ditangani secara multisektoral, dalam percepatan penurunan stunting Kabupaten Buleleng secara kolaboratif dan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada.
Hal ini terungkap saat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2P3A) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Diseminasi Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Semester II Tahun 2022 di Rumah Makan Ranggon Sunset, (Selasa,22/11).
Diseminasi yang dibuka Asisten Administrasi Umum Ir. Nyoman Genep,M.T mewakili Sekda Kabupaten Buleleng selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buleleng mengatakan Diseminasi penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, penyamaan persepsi dan gerak langkah TPPS di Kabupaten Buleleng.
“Kegiatan ini sangat penting untuk mengurangi, bahkan menghilangkan stunting di Buleleng melalui penguatan kapasitas masyarakat dengan sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, bayi umur dua tahun yang kekurangan gisi dengan langkah terintegrasi lintas sektor seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dikoordinir DP2KBP3A Kabupaten Buleleng,”ujarnya.
Asisten Genep meminta SKPD terkait bersinergi melakukan kegiatan intervensi dengan menyusun program kegiatan dan ketersediaan anggaran yang dimiliki. Selain itu pemangku kepentingan memberikan komitmen dalam percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi sumberdaya.
Sementara itu Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng menyampaikan angka stunting di Kabupaten Buleleng tahun 2021 8,9%, Bali 10,9% dan target angka nasional di tahun 2024 14% hal ini menandakan penanganan stunting di Buleleng sangat baik.”Kita berharap target penurunan stunting setiap tahun 1% dari RPJMD tahun 2021 8%, 2022 7%, 2023 6% dan 2024 5% tercapai. Walaupun saat ini angka stunting di Buleleng di bawah angka nasional, namun kita tidak boleh berpuas diri, karena jangkauan wilayah kita sangat luas dan tenaga pendukung kita terbatas,”ungkapnya.
Kadis Riang juga menegaskan, Upaya kolaboratif yang dilakukan seluruh stake holder sangat efektif cegah stunting. Diseminasi ini merupakan tindak lanjut atas wilayah yang dijadikan lokus stunting.”Audit semester 1 lalu kita sudah bantu masyarakat atas kurangnya jamban, masyarakat yang kurang gisi kekurangan berat badan seperti ibu hamil, bayi dibantu sembako oleh Pemdes setempat, BKKBN dan bapak asuh. Kita libatkan dokter spesialis anak,spesialis kandungan dan ahli gizi,”bebernya.
Untuk di semester II Kadis Riang menjelaskan TPPS melibatkan kabupaten, Kecamatan Seririt, Sukasada dan Kecamatan Buleleng serta Lurah-Lurah sekecamatan Buleleng. Hasil koordinasi dengan Dnas PMD keberadaan kader pembangunan manusia (KPM) desa dan kelurahan telah terbentuk disetiap desa dan kelurahan. Selain itu telah terbentuk 610 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan 1.419 kader.
“Idealnya di Buleleng terbentuk 622 TPK dan 1.830 kader dan kita masih berproses. Ini penting karena TPK memiliki peran besar terhadap pendampingan keluarga yang berisiko stunting,” pungkasnya (ds)
