Medan, Faktapers.id – Terjadi dinamika di Kota Medan. Pasalnya Wali Kota Medan Bobby Nasution menuding Ketua DPRD Medan Hasyim dengan sebutan ‘suka titip-titip’.
Dimana sehari sebelumnya, Hasyim yang juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan mengkritisi program yang dibuat Pemkot Medan.
Maka berkembang aksi saling serang antara Bobby Nasution dengan Hasyim merebak. Sontak publik bertanya-tanya, dikarenakan keduanya merupakan kader PDIP.
“Saya melihat ini sebagai dinamika politik di Kota Medan. Tampaknya ada missing link antara PDIP dengan Wali Kota Bobby Nasution yang kita tahu berasal dari PDIP juga. Sikap kritis PDIP ini melalui Ketua Hasyim membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan PDIP,” ucap pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan kepada detikSumut, Rabu (15/3/2023).
Menurut Dosen Fisip USU ini seharusnya jika memang ada masalah terkait dengan proyek lampu jalan yang sebelumnya dikritisi Hasyim, atau masalah lainya, maka seharusnya ada mekanisme yang bisa ditempuh.
“Misalnya bisa dibicarakan di internal partai atau ditempuh dengan mekanisme antara legislatif dan eksekutif. Saya rasa baiknya dibicarakan dalam internal partai atau melalui mekanisme politik antara eksekutif dan legislatif. Hal ini (kritikan Hasyim) tentunya menimbulkan asumsi tidak harmonisnya internal PDIP sebagai partainya Bobby,” terangnya.
Sehingga dengan tidak dilakukannya dua mekanisme itu, lanjut Fauzan, komunikasi PDIP terputus dengan Bobby Nasution yang merupakan sosok yang diusung oleh PDIP di Pilkada 2020 lalu. Aini aneh, mengingat PDIP terkesan menjadi oposisi dalam hal ini, dan malah partai lain yang oposisi malah mendukung program Bobby itu.
“Komunikasi PDIP terputus, sebab justru malah oposisi yang mendukung program Bobby Nasution dan Pemkot Medan,” ujarnya.
Pengamatan Fauzan menyebut PDIP memiliki karakter selama ini selalu memasang badan kepada kadernya yang menjadi kepala daerah. Hal itu banyak ditemukan di berbagai daerah lain, misalnya di DKI Jakarta.
“Peran apa yang dimainkan oleh PDIP saat ini. Dari banyak karakter pemimpin PDIP selalunya PDIP itu pasti ‘pasang badan’ terkait program pemimpin dari kadernya, ini bisa kita lihat ya di beberapa daerah bahkan DKI sekarang begitu, berbanding terbalik dengan di Kota Medan,” ungkapnya.
Fenomena politik tersebut akhirnya dinilai oleh Fauzan, perlu adanya diskusi di internal PDIP sendiri maupun di pemerintahan. Sehingga komunikasi politik yang antara keduanya dinilai perlu dibangun.
“Saya rasa perlu diskusi internal dalam tubuh PDIP sendiri, pak Hasyim perlu menyampaikan juga dimana letak permasalahan sama PDIP atau mungkin legislatif. Komunikasi- komunikasi politik yang baik perlu dibangun antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.
(*/uaa)
