BeritaHeadlineNasional

Walikota Jakbar bersama Anggota DPRD DKI Pastikan Ketersediaan Gas Melon

8
×

Walikota Jakbar bersama Anggota DPRD DKI Pastikan Ketersediaan Gas Melon

Sebarkan artikel ini

Jakarta, faktapers.id – Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto bersama anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth meninjau pangkalan dan sub pangkalan LPG 3 Kilogram untuk memastikan ketersediaan dan tepat sasaran di wilayah Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (12/2/2025).

Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto melalui Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, Jakckson Dianrus Sitorus mengatakan bahwa kunjungan anggota DPRD DKI Jakarta tersebut untuk memastikan dan mengecek ketersediaan LPG 3 Kilogram atau biasa disebut gas melon di pangkalan dan sub pangkalan.

Selain itu, lanjut Jackson, memastikan harga gas 3 Kilogram sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan masyarakat tidak perlu panik terkait informasi LPG 3 Kg. Karena dipastikan kuota untuk Jakarta Barat dalam keadaan aman dan stabil,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa penjualan gas 3 Kilogram tepat sasaran. Warga yang membeli gas melon diwajibkan membawa identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa dirinya meninjau langsung aktivitas penjualan gas 3 Kilogram di pangkalan Gihon Marulitua dan Sub Pangkalan (Warung Fitri) di RW 05, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan atau stok LPG 3 Kilogram di pangkalan dan sub pangkalan.

“Hari ini, melakukan sidak terkait isu kelangkaan gas 3 Kg. Untuk itu, kami memastikan, terlebih menjelang bulan Ramadan, tidak ada kelangkaan gas 3 Kilogram,” ujarnya.

Ia juga memastikan harga penjualan tersebut sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Tadi sudah melihat, HET gas 3 Kg dipangkalan Rp 16 ribu, sedangkan harga di sub pangkalan Rp 20 ribu,” ujarnya.

Meski begitu, Hardiyanto Kenneth sedikit kecewa karena masih ada sub pangkalan yang menjual gas 3 kilogram tidak membawa KTP DKI Jakarta.

“Kami berharap, ke depan penjualan gas bersubsidi ini lebih tertib. Pangkalan diminta memberikan sosialisasi kebijakan pemerintah kepada sub pangkalan agar tepat sasaran,” pungkasnya. kornel