Klaten, faktapers.id – Pemerintah Desa Banyuaeng, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan, Kamis (19/6/2025).
Melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun anggaran 2025, sebanyak 27 warga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat telah menerima bantuan tersebut.
Kepala Desa Banyuaeng, Sriyanto, menyampaikan bahwa penyaluran BLT-DD ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak secara ekonomi, baik karena kondisi sosial maupun akibat keterbatasan akses pendapatan.
“Bantuan ini adalah bentuk perhatian pemerintah desa terhadap masyarakat yang masuk kategori kurang mampu. Kami berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok,” terang Sriyanto saat kegiatan penyaluran.
Salah satu penerima bantuan, Marijo (78) warga Dukuh Turus, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berharap program seperti ini bisa terus berlanjut karena sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.
“Saya sangat senang dan bersyukur. Bantuan ini sangat membantu, semoga bisa berkelanjutan karena ekonomi saya memang belum stabil,” ungkap Marijo.
Program BLT-DD merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang disalurkan melalui pemerintah desa untuk memastikan bahwa masyarakat desa yang rentan secara ekonomi tetap mendapat perhatian dan dukungan langsung.
Bantuan ini diberikan secara berkala dan menyasar keluarga miskin, lansia, serta warga yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah desa juga mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam mengelola dana yang diterima.
Selain untuk kebutuhan pokok, warga juga didorong agar mulai memikirkan cara-cara sederhana untuk meningkatkan perekonomian keluarga, seperti memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam atau beternak kecil-kecilan.
Kegiatan penyaluran BLT-DD ini berlangsung tertib dan transparan, dengan melibatkan perangkat desa, pendamping desa, serta diawasi langsung oleh BPD dan unsur tokoh masyarakat.
(Madi)
