Bogor, faktaoers.id – Pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor, termasuk pembangunan Masjid Raya Pakan Sari dan penambahan gedung Pengadilan Negeri Cibinong, menjadi sorotan tajam. Johan Pakpahan SH, Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), mendesak pemerintah daerah untuk memastikan tata kelola anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel guna mencegah potensi korupsi dan kerugian negara.
Menurut Johan, setiap penggunaan anggaran negara atau daerah harus berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri terkait kaidah tata kelola keuangan. Ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan menutup celah kebocoran anggaran yang bisa merugikan keuangan negara.
“Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menghindari kebocoran anggaran yang dapat merugikan keuangan negara,” kata Johan kepada faktapers.id, Senin (30/6/2025).
Ia secara khusus menyoroti potensi adanya rekayasa anggaran proyek oleh oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkolaborasi dengan konsultan perencana dan pengawas demi menguntungkan pihak ketiga. Jika hal ini terjadi, Johan memperingatkan bahwa konsekuensinya bisa fatal.
“Jika ini terjadi bisa membawa celaka, karena hal itu dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Dan jika ini tidak diantisipasi sejak dini bisa berpotensi jadi celah pintu masuk KPK ke Kabupaten Bogor jilid 3,” tegasnya.
Untuk itu, Johan mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur tersebut untuk mengedepankan optimalisasi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
“Melakukan optimalisasi dan efesiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penggunaan anggarannya. Supaya tidak terjadi kebocoran anggaran,” pungkas Johan, menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat.
(ALS)
