Bogor, faktapers.id – Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan rotasi sejumlah jabatan strategis di lingkup Mabes Polri dan kewilayahan. Salah satu perubahan signifikan terjadi di tubuh Polres Kabupaten Bogor, di mana tongkat komando kini resmi berpindah dari AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada AKBP Wikha Ardilestanto.
Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1422/VI/KEP./2025 yang ditandatangani pada 24 Juni 2025. Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari kebijakan penyegaran dan pembinaan karier dalam organisasi Polri.
AKBP Wikha Ardilestanto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2007 yang dikenal memiliki rekam jejak profesional di berbagai satuan elit Polri. Sebelum ditunjuk sebagai Kapolres Bogor, ia menjabat sebagai Kasubbag Bungkol Kapolri di Satuan Kerja Spripim Polri — posisi strategis yang menghubungkannya langsung dengan lingkaran pimpinan tertinggi Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa mutasi jabatan adalah hal yang lazim dalam dinamika organisasi Polri. “Mutasi ini merupakan kebutuhan organisasi dan bagian dari pembinaan karier personel Polri,” jelasnya.
Sementara itu, pejabat lama AKBP Rio Wahyu Anggoro tidak kalah penting dalam peran barunya. Ia kini dipromosikan sebagai Kepala Bagian Pengendalian Personel (Kabagdalpres) pada Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) Polda Metro Jaya.
Pergantian pucuk pimpinan di Polres Bogor diharapkan dapat membawa semangat baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor. Publik pun menanti gebrakan dan pendekatan baru dari AKBP Wikha dalam menanggapi dinamika sosial di salah satu wilayah penyangga Ibu Kota ini.
Polres Bogor sendiri merupakan salah satu kesatuan kewilayahan yang memiliki tantangan kompleks, mulai dari kepadatan penduduk, keragaman sosial, hingga dinamika wilayah wisata dan kawasan industri.
Dengan pengalaman dan latar belakang yang dimilikinya, AKBP Wikha Ardilestanto diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang adaptif, humanis, namun tetap tegas dalam penegakan hukum.
[[
