Jakarta,faktapers.id – Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) pada hari ini, Jumat, 11 Juli 2025, menerima kunjungan audiensi dari perwakilan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk membangun dan mempererat hubungan baik antara aparat penegak hukum dan organisasi profesi advokat.
Audiensi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan pejabat terkait lainnya, serta para pengurus DPD KAI Provinsi DKI Jakarta. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh diskusi konstruktif, mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan sinergi dalam penegakan hukum di wilayah DKI Jakarta.
Dalam sambutannya, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPD KAI untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif. Disampaikan bahwa peran advokat sangat krusial dalam sistem peradilan pidana, sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang memastikan hak-hak masyarakat terlindungi.
Sementara itu, perwakilan dari DPD KAI Provinsi DKI Jakarta juga menekankan pentingnya kolaborasi antara advokat dan kejaksaan. Dikatakan bahwa pertemuan ini menjadi sarana koordinasi yang vital dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan etika profesi. DPD KAI berkomitmen untuk terus mendukung upaya penegakan hukum yang profesional dan transparan.
Tujuan utama dari audiensi ini adalah untuk memperkuat sinergi antara Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan organisasi advokat dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.
Diskusi mencakup berbagai isu terkait praktik penegakan hukum, tantangan yang dihadapi, serta peluang untuk meningkatkan efektivitas kerja sama. Diharapkan, dengan terjalinnya komunikasi yang baik, proses hukum dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan memberikan keadilan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan DPD KAI Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara berkala guna mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian bersama serta merumuskan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul dalam praktik penegakan hukum.
[]
