Klaten, faktapers.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arya Bima bersama anggota Komisi II Muhamad Toha melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam rangka masa reses ke-IV Tahun Anggaran 2025/2026.
Agenda utama kunjungan ini adalah meninjau langsung kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PDAM Tirta Merapi Klaten dan Bank Klaten, sekaligus menyerap masukan dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMD.
Dalam dialog bersama jajaran direksi PDAM Tirta Merapi Klaten, Direktur Utama (Dirut) Irawan Margono menyampaikan pentingnya pembenahan regulasi dan penyederhanaan perizinan yang selama ini dinilai menghambat kelincahan operasional BUMD.
“Proses perizinan yang terlalu birokratis menjadi salah satu kendala utama. Kami berharap RUU BUMD ke depan mampu menghadirkan regulasi yang lebih adaptif dan memberi ruang gerak yang lebih luas bagi BUMD untuk berkembang,” ujar Irawan, Rabu (6/8/2025).
Kinerja PDAM Tirta Merapi Klaten pun mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI. Menurut Arya Bima, perusahaan daerah tersebut layak dijadikan percontohan nasional dalam hal tata kelola air bersih yang inovatif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami melihat PDAM Tirta Merapi sebagai salah satu model terbaik pengelolaan air bersih di Jawa Tengah. Efisiensi, inovasi, dan komitmennya terhadap pelayanan publik sangat nyata. Ini bisa menjadi role model bagi daerah lain,” ujar Arya Bima.
Senada, anggota Komisi II DPR RI M. Toha menegaskan bahwa penguatan pelayanan dasar, terutama akses air bersih, menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Ia mendorong seluruh BUMD air minum di Indonesia untuk terus memperkuat peran strategis mereka dalam menjamin layanan dasar masyarakat.
“Air bersih adalah hak dasar warga negara. BUMD harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan layanan yang adil, merata, dan berkelanjutan,” tegasnya.
PDAM Tirta Merapi Klaten saat ini tengah mempercepat pembangunan jaringan pipa distribusi baru yang ditargetkan rampung pada September 2025. Proyek ini dikerjakan siang dan malam untuk memastikan perluasan cakupan layanan air bersih ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau.
Kunjungan kerja Komisi II ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran BUMD sebagai pilar pelayanan publik yang inklusif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
(Laporan: Ani Sumadi)
