Melawi, faktapers.id — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Melawi menyampaikan sejumlah kritik dan pertanyaan tajam kepada Pemerintah Daerah dalam Sidang Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melawi 2025 Rabu (10 September 2025). Fraksi PAN menekankan bahwa alokasi anggaran harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.
Juru Bicara Fraksi PAN, Khairil Ikhwan, secara spesifik mempertanyakan strategi konkret Pemerintah Daerah dalam membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Fraksi PAN ingin mengetahui langkah-langkah nyata apa yang sudah dan akan diambil untuk mempermudah akses permodalan bagi para pelaku usaha kecil.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti nasib para petani. Mereka menuntut penjelasan mengenai langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah untuk melindungi petani dari gejolak harga hasil pertanian yang sering kali tidak menentu dan merugikan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN juga menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi anggaran. Fraksi tersebut mempertanyakan upaya Pemerintah Daerah untuk menekan belanja yang tidak produktif serta mekanisme pengawasan internal agar setiap rupiah dari anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Tidak hanya itu, Fraksi PAN juga menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melawi yang dinilai belum tergarap maksimal. Mereka mendesak Pemerintah Daerah untuk menekan kebocoran penerimaan agar target pendapatan bisa lebih realistis dan tercapai, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi kas daerah.
Fraksi PAN juga menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi infrastruktur dan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah Melawi. Khairil Ikhwan mengungkapkan bahwa banyak bangunan sekolah yang tidak layak pakai, dengan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan sanitasi yang tidak memadai, sehingga mengganggu proses belajar mengajar.
Terakhir, Fraksi PAN mendesak Pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan menuju kecamatan dan desa. Ikhwan menegaskan bahwa jalan dan jembatan adalah “urat nadi” yang memiliki dampak langsung pada produktivitas dan ekonomi warga. Fraksi PAN berharap Pemerintah Daerah memberikan perhatian serius pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur ini demi kesejahteraan masyarakat Melawi.
(Skn)
