Jakarta, faktapers.id– Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nasir Djamil, secara terbuka menanggapi isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Nasir, pergantian itu adalah hal yang wajar dan bahkan dapat dilihat sebagai bentuk penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi sorotan utama di tengah menguatnya kabar bahwa Jenderal Listyo akan dicopot dari jabatannya pada akhir tahun 2025.
Dalam pernyataannya pada Sabtu, 13 September 2025, Nasir Djamil mengungkapkan bahwa sangat lumrah bagi seorang Kapolri yang telah mengabdi untuk diberikan posisi strategis lain. Ia mencontohkan Mantan Kapolri Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Menurut Nasir, jika Jenderal Listyo nantinya masuk ke dalam kabinet, itu merupakan bentuk apresiasi langsung dari Presiden Prabowo.
”Biasanya kalau begitu kan ada penghargaan kepada setiap Kapolri, kan seperti Tito Karnavian dijadikan Mendagri ya kan. Apakah kemudian beliau (Listyo) masuk dalam kabinet Prabowo, ya itu kan semuanya kewenangan Prabowo,” kata Nasir.
Lebih lanjut, Nasir menegaskan bahwa penghargaan berupa penugasan baru di kabinet adalah cara Presiden Prabowo menunjukkan rasa terima kasih kepada Kapolri yang telah membantu menjaga keamanan dan ketertiban negara.
”Kalaupun ada masuk dalam kabinet, berarti penghargaan Prabowo kepada Kapolri karena telah membantu Presiden dalam menjaga keamanan ketertiban di dalam negeri,” jelasnya.
Isu pergantian Kapolri ini semakin santer setelah beredar kabar adanya Surat Presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR. Surpres itu disebut-sebut berisi nama calon pengganti Listyo. Berdasarkan informasi yang beredar, dua jenderal bintang tiga dengan inisial D dan S disebut-sebut sebagai kandidat kuat.
Di samping itu, Nasir juga mengaitkan isu ini dengan rencana pembentukan Tim Reformasi Kepolisian yang diusulkan setelah Presiden Prabowo berdiskusi dengan Gerakan Nurani Bangsa. Rencana ini sejalan dengan kebutuhan untuk mengevaluasi dan mereformasi institusi Polri.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana maupun Mabes Polri. Namun, pernyataan dari anggota DPR ini menambah bobot pada spekulasi yang berkembang di tengah publik, yang menilai langkah ini akan menjadi salah satu keputusan strategis Presiden Prabowo di bidang keamanan dan reformasi kepolisian.
[]
