Jakarta, faktapers.id – Pengurus Pusat BEM Nusantara periode 2024/2025 telah mengumumkan serangkaian aksi simbolik dan tuntutan strategis yang terangkum dalam “Lampiran 1” dokumen mereka pada hari ini, Rabu 17 September 2025.
Aksi ini digerakkan sebagai bentuk perlawanan dan kritik terhadap kondisi bangsa, di mana mereka menyoroti isu-isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Aksi Simbolik: “Negara Gagal Mewujudkan Keadilan Sosial”
Gerakan aksi yang digagas oleh BEM Nusantara memiliki beberapa muatan simbolik, antara lain:
Teatrikal dengan tema “Negara Gagal Mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Aksi teatrikal ini bertujuan untuk menyampaikan kritik mendalam secara artistik mengenai ketidakmampuan negara dalam memenuhi janji-janji keadilan sosial. Kemudian Mimbar Bebas Ekspresi. Disediakan sebagai ruang bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kekecewaan mereka secara terbuka, Doa Kebangsaan dan Tabur Bunga. Aksi ini merupakan bentuk refleksi spiritual dan penghormatan, mungkin ditujukan untuk para korban atau sebagai simbol harapan untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Dan Media Propaganda “Perjuangan Belum Usai.” Dengan menggunakan tagar seperti #SaveIndonesia, #SeptemberMelawan, dan #MenolakLupa #BEMNUS, BEM Nusantara berupaya menyebarkan pesan perjuangan mereka melalui media sosial dan platform lainnya untuk menggaet dukungan publik.
Adapun Tuntutan Strategis: Dorong Perubahan Fundamental
Berdasarkan kajian isu yang telah mereka lakukan, BEM Nusantara merumuskan enam tuntutan utama yang mendesak untuk segera diimplementasikan. Tuntutan-tuntutan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari politik, hukum, hingga kesejahteraan sosial dan pendidikan.
Berikut adalah enam tuntutan utama tersebut:
- Tegakkan Supremasi Sipil: BEM Nusantara menuntut agar kekuasaan sipil memiliki kontrol penuh atas segala kebijakan penting negara untuk memastikan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.
- Transparansi Keterlibatan Asing dan Makar: Mereka mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membuktikan pernyataan tentang dugaan keterlibatan asing dan indikasi makar dalam gelaran aksi pada Agustus. BEM Nusantara menuntut pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan berbagai elemen untuk memastikan transparansi dan kebenaran.
- Usut Tuntas Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Masa Kini: Tuntutan ini menyerukan penegakan hukum yang adil terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa lampau maupun yang masih terjadi hingga saat ini.
- Hentikan Impunitas dan Kriminalisasi Rakyat Bersuara: BEM Nusantara menuntut diakhirinya segala bentuk impunitas terhadap pelaku kekerasan atau pelanggaran, serta menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat yang berani menyuarakan pendapatnya.
- Pemerataan Infrastruktur Pendidikan: Mereka mendesak pemerintah untuk segera mewujudkan pemerataan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
- Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik: Tuntutan terakhir adalah peningkatan kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia, yang dianggap sebagai kunci utama dalam memajukan kualitas pendidikan bangsa.
Dengan gabungan aksi simbolik dan tuntutan strategis ini, Pengurus Pusat BEM Nusantara 2024/2025 menunjukkan komitmen mereka untuk berperan aktif dalam mengawal dan mengkritisi jalannya pemerintahan demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik.
