Jakarta, faktapers.id – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, bersiap menjalankan sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Dokumen ini menjadi peta jalan untuk delapan program unggulan yang ditargetkan membawa hasil cepat dan signifikan di tahun pertama masa jabatan. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan ekonomi.
Fokus pada Kesejahteraan dan Peningkatan Gizi
Program unggulan pertama adalah inisiatif pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Program ini juga mencakup bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang.
Di sektor kesehatan, pemerintah akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis secara masif, menuntaskan kasus TBC yang masih menjadi tantangan, dan membangun rumah sakit dengan fasilitas lengkap di setiap kabupaten. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil.
Pembangunan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pemerintah Prabowo juga akan fokus pada pembangunan pendidikan. Rencananya, akan dibangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, yang akan menjadi pusat pendidikan berkualitas. Selain itu, program ini juga akan memprioritaskan renovasi sekolah-sekolah yang sudah tidak layak.
Sebagai bentuk apresiasi dan upaya meningkatkan kualitas pengabdian, pemerintah akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, dosen, dan tenaga kesehatan, serta TNI/Polri, dan pejabat negara. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para abdi negara dan memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
Penguatan Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial
Pemerintah juga akan melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial yang sudah ada. Program kartu-kartu kesejahteraan sosial akan dilanjutkan dan ditambahkan, termasuk kartu usaha, untuk menanggulangi kemiskinan absolut.
Di sektor pertanian, program mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan membangun lumbung pangan di tingkat desa, daerah, dan nasional akan menjadi fokus utama. Tujuannya adalah untuk menjamin ketahanan pangan nasional dan menekan ketergantungan pada impor.
Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan juga akan terus dilanjutkan. Sektor ini didukung oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan terus diberikan. Selain itu, pemerintah berencana menjamin ketersediaan rumah murah dengan sanitasi baik bagi masyarakat, khususnya generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Untuk mendukung semua program tersebut, pemerintah akan melakukan reformasi di bidang fiskal dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara. Badan baru ini ditargetkan mampu meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 23 persen. Peningkatan penerimaan negara ini akan menjadi kunci pembiayaan berbagai program prioritas, memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.
Secara keseluruhan, delapan program yang tertuang dalam Perpres ini menunjukkan fokus pemerintahan Prabowo pada tiga pilar utama: kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi nasional. Pelaksanaan program-program ini di tahun pertama masa jabatan akan menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan baru dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya.
