Jakarta, faktapers.id – Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, kembali menghadapi tekanan publik yang signifikan seiring munculnya berbagai isu, termasuk dugaan kepemilikan saham anaknya di sebuah perusahaan pertambangan. Desakan untuk mundur dan memberikan klarifikasi kini tidak hanya datang dari kalangan aktivis, tetapi juga koalisi masyarakat sipil yang menyoroti kinerja kepolisian dalam beberapa waktu terakhir.
Koalisi Save Maba Sangaji, yang berfokus pada isu lingkungan dan hak masyarakat, baru-baru ini menyuarakan keprihatinan serius. Juru Bicara koalisi, Guntur Harahap, mengungkapkan bahwa rumor mengenai kepemilikan saham anak Kapolri di PT Position, sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di Halmahera Timur, telah beredar luas. Menurut Harahap, rumor ini berpotensi besar memengaruhi objektivitas proses hukum, terutama terkait kriminalisasi 11 warga Desa Maba Sangaji.
”Rumor ini harus segera diluruskan oleh Kapolri,” tegas Harahap. “Ada kekhawatiran bahwa isu ini menjadi faktor yang memperburuk situasi dan merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.”
Isu ini menambah daftar panjang kritik terhadap kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit. Selama sepekan terakhir, kepolisian mendapat sorotan tajam atas cara mereka menangani beberapa demonstrasi, yang oleh banyak pihak dinilai tidak efektif dan represif. Aktivis reformasi 1998, Ubedilah Badrun, dan Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, termasuk di antara mereka yang secara terbuka menyerukan agar Kapolri mundur dari jabatannya.
Kondisi ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto di posisi yang sulit. Meskipun sejumlah organisasi seperti Aliansi Mahasiswa Aceh Tenggara Bersatu telah mendesak Presiden untuk mencopot Kapolri, sejauh ini belum ada tanggapan resmi. Uchok Sky Khadafi menilai sikap Presiden Prabowo sebagai “ketidakberanian,” sebuah kritik pedas yang menyoroti dinamika hubungan antara institusi militer dan kepolisian.
”Baru kali ini ada seorang TNI takut sama Polisi,” sindir Uchok, merujuk pada latar belakang militer Presiden Prabowo.
Situasi ini menjadi ujian berat bagi Kapolri untuk membuktikan akuntabilitasnya kepada publik, terutama dalam menanggapi rumor yang dapat berdampak langsung pada kredibilitas lembaga kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan kepemilikan saham tersebut.
[]
