Jakarta, faktapers.id – Wacana mengenai rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selalu menjadi perhatian publik, terutama di tingkat kota administrasi. Isu penggantian Walikota Administrasi Jakarta Barat, Uus Kuswanto, yang santer dikaitkan dengan promosi ke posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, telah memunculkan harapan baru dari warga Jakarta Barat. Harapan ini terfokus pada sosok calon pengganti yang ideal, yaitu seorang perempuan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) berprestasi.
Pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, namun juga momentum penting untuk penyegaran dan penegasan komitmen Pemprov DKI terhadap isu kesetaraan gender dan apresiasi terhadap talenta terbaik. Seperti yang diungkapkan oleh Firman, warga Jakarta Barat, kepada media, sudah saatnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono, memberikan apresiasi kepada ASN perempuan yang berprestasi dengan menaikkan mereka menjadi Walikota. Pandangan ini mencerminkan keinginan warga agar kepemimpinan di wilayah mereka lebih berimbang dan inklusif.
Momentum untuk Kepemimpinan Perempuan
Dukungan terhadap Walikota perempuan di Jakarta Barat bukan tanpa alasan. Wilayah ini baru-baru ini menyaksikan penempatan pejabat perempuan di posisi strategis lainnya. Yansen, warga Taman Palem, mencontohkan, “sebelumnya ada Kejari Jakbar yang baru yakni perempuan, Kepala BPN yang baru perempuan, nah tidak ada salah kalau walikota Jakbar nantinya perempuan.” Deretan kepemimpinan perempuan di lembaga vertikal ini seolah memberikan sinyal positif bahwa Jakarta Barat siap dipimpin oleh ‘Srikandi’ birokrasi.
Keyakinan warga ini diperkuat oleh komitmen dari pimpinan tertinggi. Pernyataan Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono dalam kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK di Velodrome Jakarta Timur menjadi penegasan yang sangat signifikan. Beliau dengan jelas menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kaum Ibu dalam membangun Jakarta, khususnya melalui kegiatan PKK. Yang paling krusial, beliau memberikan janji yang disambut riuh tepuk tangan: “Nanti di Jakarta akan ada Walikota yang berasal dari kaum ibu (perempuan).”
Pernyataan ini bukan hanya janji politik, tetapi juga pengakuan terhadap peran krusial kaum perempuan (ibu) yang selama ini telah bersinergi dan berinisiasi dalam membangun kota melalui pemberdayaan, pelatihan, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Walikota Perempuan: Representasi dan Keseimbangan
Penempatan Walikota perempuan memiliki makna yang dalam bagi Jakarta Barat. Pertama, ini adalah isu representasi. Dengan populasi perempuan yang signifikan, memiliki pemimpin perempuan akan memastikan bahwa perspektif, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi kaum ibu dan keluarga mendapat perhatian yang lebih sensitif dan mendalam.
Kedua, ini adalah penegasan terhadap prinsip meritokrasi dalam birokrasi. Jika ASN perempuan yang dipromosikan adalah sosok yang memang dikenal berintegritas, memiliki rekam jejak mumpuni, dan lolos uji kelayakan, penunjukannya akan menjadi pesan kuat bahwa Pemprov DKI menghargai prestasi, terlepas dari gender. Ini adalah langkah maju untuk memecah ‘langit-langit kaca’ bagi perempuan di sektor publik.
Ketiga, peran Walikota di tingkat kota administrasi adalah peran yang sangat dekat dengan urusan sehari-hari warga: dari tata ruang, kebersihan, penanganan banjir, hingga pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Seringkali, kaum perempuan memiliki pendekatan yang lebih detail, teliti, dan berbasis komunitas dalam menyelesaikan masalah, sebuah kualifikasi yang sangat dibutuhkan untuk mengelola kompleksitas urban Jakarta Barat.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Tentu, memimpin Jakarta Barat adalah tantangan besar. Walikota baru, terlepas dari gendernya, akan mewarisi berbagai isu krusial, mulai dari kemacetan, penataan kawasan, hingga masalah lingkungan. Harapan warga adalah agar calon Walikota perempuan ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar pemimpin yang transformasional.
Warga Jakarta Barat berharap Walikota perempuan ini akan:
- Menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
- Mengedepankan pelayanan publik yang ramah anak, perempuan, dan lansia.
- Mampu memobilisasi kekuatan komunitas (termasuk PKK dan kelompok ibu lainnya) untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan wilayah.
- Membawa sentuhan kepemimpinan yang berempati dan dekat dengan rakyat.
Melihat adanya ASN perempuan yang dipromosikan ke posisi Sekda DKI (berdasarkan narasi yang beredar), ini menjadi bukti bahwa Pemprov memiliki stok talenta perempuan yang luar biasa. Jika salah satu dari talenta terbaik tersebut ditugaskan menjadi Walikota Jakarta Barat, ini akan menjadi langkah historis yang membahagiakan warga, sejalan dengan pernyataan Gubernur dan tuntutan keadilan peran gender dalam pemerintahan.
Pada akhirnya, harapan warga Jakarta Barat adalah melihat janji Gubernur diwujudkan dan melihat seorang Srikandi birokrasi memimpin wilayah mereka menuju kota yang lebih maju, berimbang, dan manusiawi.
[Uaa]
