Jakarta, faktapers.id – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) membuat sejarah baru dalam kancah nasional berbasis HAM, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrembang HAM Nasional) untuk pertama kalinya di Indonesia yang akan segera diselenggarakan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai yang mengatakan bahwa Musrembang HAM Nasional ini menjadi tonggak sejarang penting dalam pembangunan nasional berbasis HAM.
“Musyawarah Pembangunan HAM Nasional ini adalah yang pertama dalam sejarah Indonesia. Ini menjadi tonggak sejarah bagi bangsa kita,” kata Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai saat konferensi pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Menurutnya hak asasi manusia merupakan aset tak berwujud paling mahal yang dimiliki dunia karena hidup dalam kesadaran dan imajinasi setiap manusia. Sehingga ia dan timnya akan membuat langkah-langkah kebijakan yang hasilnya nanti akan dirumuskan dalam perencanaan teknis, strategis, dan kebijakan teknokratis pembangunan nasional kedepan dan berkelanjutan.
Natalius Pigai menegaskan bahwa Musrembang HAM Nasional merupakan tindak lanjut dari amanat visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Di mana, Presiden Prabowo telah menempatkan hak asasi manusia sebagai prioritas utama pembangunan.
“Ini adalah implementasi langsung dari Asta Cita Presiden yang menempatkan HAM sebagai prioritas nomor satu. Musrembang HAM Nasional kini resmi menjadi bagian dari rencana strategis nasional,” kata Natalius Pigai.
Tak hanya itu Natalius Pigai juga menegaskan jika musrembang HAM merupakan instrumen penting sehingga melibatkan berbagai pihak mulai dari Kementerian, Lembaga, Pemprov, Pemkot hingga Pemkab. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi kunci dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam setiap program pembangunan nasional dan daerah.
“Musrenbang HAM menjadi mekanisme formal yang sangat strategis untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar berorientasi pada penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Ini adalah upaya kita menjamin bahwa seluruh kebijakan pembangunan berpihak pada warga negara,” pungkasnya.
(Her)
