Kutai Barat, faktapers.id – Akhir-akhir ini marak kritik, saran, dan juga keluhanan masyarakat di media sosial (Medsos) atau media daring, utamanya di Facebook (FB), yang kadang menimbulkan keresahan. Bahkan ada pula yang risau, lantaran selain berita atau kabar kebenarannya memang nyata, namun ada pula berita hoax alias berita bohong.
Namun tak dipungkiri, tidak sedikit pula dari berita atau kabar di medsos tersebut memang fakta (nyata) kebenarannya dilapangan. Entah berkaitan dengan pembangunan suatu daerah yang tidak jelas alias mangkrak, atau ulah oknum pejabat menjadi sorotan utama warga media daring.
Menyikapi hal itu, Mantan Sekretaris Daerah (Sekkab) Kubar tahun 2006-2011, Dr Drs Yahya Marthan MM yang juga merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kubar dan merupakan Calon Terpilih Anggota DPRD Kubar dalam Pemilu Tahun 2019 bersuara. Dia mengakui, hal semacam itu di medsos adalah wajar dan biasa-biasa saja.
“(Secara pribadi) menurut saya, ini era-nya (sudah berubah). Jadi era transfaransi, keterbukaan, kebebasan bersuara dan berpendapat. Tidak bisa kita persoalkan keberadaan medsos itu,” katanya menjawab Tanya Harian Fakta Pers dan faktapers.id terkait medsos, usai dia mengikuti penetapan oleh KPU Kubar di Sendawar, Senin (5/8/19).
Ditambahkan Marthan, saat ini masyarakat sangat bebas mengemukakan perasaan dan pendapatnya terkait dengan kondisi pembangunan daerah. Menurutnya, dia tak merasa kawatir kondisi tersebut. Karena Indonesia adalah Negara hukum, sehingga telah memiliki ‘penangkal’ jika kekebasan berpendapat di medsos merugikan orang lain.
“Tentu kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan, kan ada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bisa menjeratnya. Tinggal bagaimana kita merespon itu,” ujarnya.
Yahya Marthan mengakui, secara pribadi dia tak merasa terganggu dengan sejumlah saran dan kritikan masyarakat secara terbuka di medsos. Karena hal itu dapat berimbas pada perbaikan kinerja pemerintah dan DPRD jika memang benar secara fakta kondisi dilapangan yang dikatakan masyarakat.
“Bagi saya (sebagai pribadi), sangat berterima kasih kalau ada medsos yang aktif menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kutai Barat,” bebernya.
“Kita harus berterima kasih. Tanpa kita datang kelokasi atau TKP kita sudah tahu kondisi yang disampaikan masyarakat. Hanya saja selanjutnya kita cek lapangan, apakah berita atau kabar dari medsos itu akurat atau tidak,” sambungnya lagi.
Yahya Marthan menyebut, ketika dia dalam beberapa hari kedepan dilantik dan duduk menjadi anggpota DPRD Kubar, tidak akan anti kritik. Nmaun sebaliknya kata dia, DPRD harus lebih peka, sebagai mitra kerja pemerintah dna kepala daerah, wajib membrikan solusi dan saran untuk pembangunan daerah.
“Era (zaman) ini, kita harus tahu bagaimana cara untuk mengikuti arus tren transformasi digital. Jangan pernah anti dengan kritikan masyarakat, karena hal itu untuk bersama membangun daerah agar menjadi lebih maju dan sejahtera,” tandasnya. Iyd