Oleh: Mustofa Hadi Karya
Ketua Forum Wartawan Jakarta
Jakarta, faktapers.id – Wabah virus corona (Covid-19) telah banyak membawa perubahan di DKI Jakarta. Setelah sekian lama mengindam-idamkan bebas kemacetan lalu lintas dan udara segar, DKI berhasil melakukannya. Bisa kita lihat di jalan-jalan protokol maupun jalan kampung, semua terlihat lengang.
Selain itu, tumpukan sampah pun ikut terurai, pasalnya sekian puluh tahun para Gubernur DKI merancang sistem untuk menanggulangi sampah yang sulit dielakan, namun akibat wabah Covid-19 volume sampah turun dratis.
Semua itu berbanding terbalik, DKI harus menukar puluhan nyawa warganya akibat wabah corona, bahkan volume pengangguran naik pesat. Anies Baswedan kembali dihadapkan dengan pilihan yang pelik dan tak kunjung tuntas. Satu permasalahan belum selesai, muncul permasalahan baru. Hal itu lantaran bukan karena Anies tak bisa kerja, anies selalu prioritaskan keselamatan dan kesejahteraan warganya.
Tak tanggung-tanggung berbagai kebijakan Gubernur DKI ini selalu dipatahkan oleh Pemerintahan Pusat. Contoh kecil ketika Anies perjuangkan para ojek online untuk tetap bisa menarik penumpang, namun kembali dipatahkan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang menjabat sebagai Plt. Menteri Perhubungan RI setelah Budi Karya dinyatakan positif corona. Bahkan ultimatum Menteri Kesehatan RI juga menolak atas kebijakan Anies.
Sederet kebijakan Gubernur ‘rasa’ presiden ini terus dipatahkan Pemerintah Pusat dengan alih-alih alasan bahwa DKI Jakarta adalah jantung dari perekonomian Negara.
Masuk di fase pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Anies kembali dihadapkan pada pembagian subsidi kebutuhan warganya.
PSBB yang sementara diberlakukan hingga 23 April 2020, Anies bersama perangkat kerjanya merancang sistem guna mencegah perkembangan corona. Mampukah Anies mensubsidi 12 juta-an warganya dengan anggaran Rp 3 triliun?