Oleh: Luhut Simanjuntak SE.,Ak., M.Ak., CA., CMA*
Metode Balance Scorecard merupakan alat ukur kinerja yang dapat diintegrasikan dengan strategi Pemerintah mulai dari lapisan paling bawah sampai dengan yang paling atas. Metode ini merupakan alternatif yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif maupun kinerja non keuangan, seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Penerakan BSC dalam konteks negara maka perspektif keuangan diganti menjadi perspektif anggaran.
Saat ini Pemerintah masih disibukkan dengan penanganan Covid-19 untuk menyelamatkan nyawa warga Negara Indonesia. Harus di akui negara kita masih perlu belajar banyak dari negara lain, sebut saja Vietnam dan Korea Selatan, dengan semangat tarung, gotong royong, persatuan dan ketaatan kepada pemimpinnya, mereka mampu mengatasi covid-19 dengan cepat. Selain itu Pemerintah juga masih akan disibukkan dengan potensi krisis ekonomi sudah menunggu untuk segera ditangani, mengingat dampak Covid-19 yang dirasakan rakyat jauh lebih berat dari krisis yang tarjadi tahun 1998.
Kendala dan Kesadaran
Pengalaman 75 tahun sejak merdeka seolah memperlihatkan bahwa jiwa petarung, semangat gotong royong, rasa persatuan dan ketaatan kepada pemimpinnya terkikis habis. Bangsa ini harus sadar bahwa arah pembangunan dinilai oleh banyak pihak sudah menyimpang dari Undang-undang Dasar 1945. Pertumbuhan ekonomi yang lebih terpusat ke pembangunan infrastruktur dan fisik yang kurang produktif, kurang menyentuh keadilan dan berpotensi mengancam kedaulatan bangsa ini. Dampaknya, hutang menumpuk, individualisme, komsumtive, egocentris, hujat-menghujat, korupsi, kolusi dan nepotisme jadi meraja. Nilai positif bangsa ini yaitu nasionalisme, semangat gotong royong, musyawarah, persatuan, persaudaraan, petarung, keramah tamahan terkikis habis. Bibit perpecahan dan permusuhan tumbuh subur. Jika dibiarkan terus berkembang tanpa ada upaya untuk membendung, maka tidak tertutup kemungkinan bangsa ini akan terpecah, dijajah dan diperbudak oleh bangsa asing atau bisa jadi oleh bangsa sendiri dari kelompok tertentu. bangsa ini harus segera bangkit dan sadar untuk merubah.
Mereview dan mengajak kembali ke tujuan luhur merdekanya Negara Republik Indonesia. Pasca covid-19 ini mari kita tata kembali, pelajaran sudah banyak, krisis tahun 1998, krisis global 2008 dan krisis tahun 2020 yang saat ini kita rasakan. Banyak pilihan yang dapat digunakan untuk merancang strategi dan alat ukur yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Metode Balance Scorecard
Metode Balance Scorecard (BSC) sangat ideal untuk diterapkan oleh pemerintah agar cepat mengatasi situasi krisis. Sistem BSC diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton dari Harvard merupakan sistem pengukuran kinerja yang sesuai untuk perusahaan dan pemerintahan di era globalisasi. Metode ini berkembang dan menjadi alat ukur kinerja manajemen yang banyak digunakan di dunia. Komponen utama BSC yaitu peta strategi, sasaran strategis, ukuran keberhasilan key performance indicator (KPI) dan target serta inisiatif strategis.
Metode ini biasa diterapkankan di perusahaan, apa memungkinkan diterapkan pada pemerintahan? Hemat saya sangat memungkinkan, Negara tinggal mengubah perspektif keuangan menjadi perspektif anggaran.
Sebelum merancang strategi yang sesuai dengan pasca covid-19, maka saya kembalikan ke visi dan misi Republik Indonesia (RI) yang tersurat di aline keempat Pembukaan UUD 1945 dan disarikan menjadi “Visi dari bangsa dan negara Indonesia adalah “Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Misi: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.
Semua kelengkapan negara yang sudah ada saat ini terdiri dari Lembaga Tinggi, Lembaga nonkementrian, 34 Kementrian, Polri, TNI, Kejaksaan memiliki misi dan visi masing-masing yang arahnya adalah untuk mencapai visi dan misi Negara. Untuk memudahkan penyebutan, hemat saya selanjutnya masing-masing lembaga diatas disebut unit.
Salah satu poin kritikal dan kunci keberhasilan BSC adalah menyusun Strategy Map (diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan tujuan dan strategi utama). Tujuan tersebut harus selaras dan dapat mewujudkan visi dan misi Indonesia. Dalam memilih strategi yang akurat dapat dibantu dengan menggunakan analisis SWOT. Pilihan strategi tersebut disusunan di Strategy Map secara berjenjang dan terstruktur untuk semua unit yang ada, kemudian dibuatkan ukuran kinerja, key performance indicator (KPI) yang dapat dinilai dari empat prespektif yaitu ukuran kinerja, keuangan (anggaran), pelanggan (publik), proses bisnis internal, Pembelajaran dan Pertumbuhan. KPI harus komprehensif, koheren, seimbang dan terukur. Seluruh strategi dari masing-masing unit akan menghasilkan pencapaian tujuan masing-masing unit yang hasil akhirnya adalah mewujudkan visi/misi dari bangsa dan negara.
Ambil satu contoh, Kementrian ESDM. Analisa SWOT atas kekayaan minerba, kondisi dimana sumber daya alam minerba masih berlimpah, SDM banyak, namun modal minim. Strategi yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah mendirikan Perusahaan Negara, melatih dan memfasilitasi rakyat agar ahli untuk bekerja di bidang minerba dan mendorong rakyat untuk menjadi pengusaha minerba, mulai dari yang berskala kecil sampai dengan skala besar. Strategi ini akan meningkatkan produksi minerba, dinikmati rakyat dan meningkatkan pendapatan negara dan meminimalkan pengangguran.
Akumulasi hasil yang diperoleh dari strategi ini tentu akan meningkat dari tahun ke tahun, yang pada akhirnya adalah mewujudkan visi dan misi bangsa dan negara RI, terutama untuk poin 2,3 dan 4. Untuk mengukur keberhasilan yang dicapai, KPI pertahunnya ditetapkan produksi 100, serapan tenaga kerja 100, dan biaya yang dikeluarkan 80. Akhir tahun dihitung pencapaiannya, jika realisasi dibawah yang sudah ditetapkan maka perlu melakukan evaluasi dan mencari apa hambatan serta perbaikan yang harus dilakukan dan selanjutnya untuk dapat meningkatkan pencapaian tahun sebelumnya.
Contoh lain di Kementrian Pertanian. Analisis SWOT dari lahan pertanian yang luas, jumlah penduduk yang siap kerja cukup banyak, namun modal minim. Strategi yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah merangsang atau memfasilitasikan warga pengangguran yang siap kerja dengan pelatihan, bantuan modal, bimbingan teknis untuk memberdayakan rakyat tersebut agar menghasilkan bahan pangan. KPI atas strategi ini adalah berapa jumlah tambahan produksi bahan pangan pertahun dan penyerapan besarnya tenaga pengangguran yang dibuat dalam satuan angka yang terukur. Hasil akhir dari strategi ini adalah mewujudkan visi dan misi kementrian pertanian lalu ditarik ke atas visi dan misi bangsa dan negara RI adalah mewujudkan visi dan misi nomor 2, 3 dan 4.
Strategi masing-masing unit disusun secara berjenjang dan sistimatis. Stategy Map dari masing-masing unit disambungkan ke visi/misi bangsa dan negara RI yang mana masing-masing unit, misalnya kementrian ada dirjen, itjen, setjen dan dibawahnya lagi ada direktorat kemudian bagian-bagian yang mensupport direktorat tersebut. Demikian juga untuk unit lain disusun strategy mapnya mulai dari bawah sampai dengan yang paling atas dan disambungkan semuanya ke visi/misi bangsa dan negara RI. Rangkuman Pencapaian KPI dari yang paling atas (RI) sampai dengan yang paling bawah (Direktorat, atau Bagian) dirangkumkan untuk menggambarkan kinerja dari satu kesatuan yang lebih besar. Umumnya strategy map dimaksud digambarkan dalam satu bagan.
Macan Asia
Merancang strategi dan alat ukur kinerja RI tidak terlalu rumit, tinggal kemauan dan komitmen dari pemerintah dan semua unit. Banyak kaum muda yang sudah berpengalaman dan menguasai BSC, karena saat penulis mengikuti Program Magister di Universitas Indonesia, BSC menjadi topik pilihan thesis beberapa rekan penulis.
Menutup tulisan ini, BSC sudah teruji sebagai alat ukur kinerja yang modern dan mumpuni untuk mengejar kemunduran dan ketertinggalan dari negara lain. Disarankan untuk segera mengimplementasikan BSC ini di seluruh unit kerja secara serentak untuk menjadi alat ukur yang seragam dan terintegrasi. Dapat digunakan sebagai satu-satunya alat ukur kinerja seluruh unit yang ada dan bentuk pertanggungjawaban pejabat publik yang selalu berganti kepada rakyatnya dan digunakan untuk mengukur kinerja secara berkesinambungan. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses kinerja unit atau pejabat publik yang dikehendakinya. Sistem ini akan merangsang masyarakat untuk perduli dan turut mengawasi serta membuka pintu transparansi yang lebih lebar, memitigasi potensi pejabat publik melakukan KKN, memitigasi pejabat publik yang tidak kompeten dapat bekerja lama, mempercepat tercapainya visi/misi bangsa dan negara RI, mengamankan sumber daya alam RI, mewujudkan RI menjadi macan Asia dan Negara Super Power Dunia.
*Penulis adalah Pendiri Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya