Jakarta, faktapers.id – HUT Kemerdekaan RI ke-75 di tengah pandemi dan ancaman resesi ekonomi adalah momentum mensyukuri kemerdekaan dengan kerja nyata untuk bangsa. Demikian Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan.
“Pesan dan kesan (peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75-red) itu semakin kuat di tahun ini karena diselenggarakan dalam kondisi bangsa menghadapi pandemi Covid-19 dan ancaman resesi ekonomi sebagai dampaknya,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (18/8).
Jazuli pun berujar, meski menghadapi situasi yang sulit akibat pandemi bangsa Indonesia harus tetap optimis. “karena kondisi yang kita hadapi hari ini tidak lebih sulit bahkan jauh lebih mudah dari yang dihadapi para pejuang kemerdekaan yang harus membangun bangsa yang porak poranda akibat penjajahan,” urai anggota Komisi I DPR itu.
Optimisme, kekuatan tekad dan pesatuan membangun bangsa, menurut Jazuli merupakan modal, dan juga tantangan bagi Indonesia khususnya pengelola pemerintah agar mampu membaca spirit kemerdekaan.
“Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang menyemai modalitas bangsa tersebut, menjadi teladan dengan menunjukkan kerja nyata untuk Indonesia,” cetusnya. Papar Jazuli, fraksinya sudah banyak menyoroti dan mengkritisi kebijakan Pemerintah di masa pandemi yang dinilai buruk.
“Mulai dari tidak fokusnya penanganan (Covid-19-red), lambatnya respon, inkonsistensi kebijakan, program yang bermasalah seperti kartu prakerja online, koordinasi lintas sektor yang amburadul sampai-sampai harus dibuat gugus tugas sendiri,” sambungnya.
Sebut, Jazuli lagi, anggaran yang tidak terkelola dengan baik berdampak langsung pada penyerapan anggaran yang sangat rendah padahal rakyat sudah menjerit. “Jangan hanya pandai buat rencana (pemerintah-red) lalu beretorika di depan publik, di tambah marah-marahnya Presiden kepada para menterinya,” serunya.
Lanjut Jazuli, Fraksi PKS juga menyoroti keberihakan pemerintah pada rakyat di masa pandemi ini, pasalnya di tengah pandemi iuran BPJS Kesehatan malah naik, sementara harga BBM yang seharusnya turun tidak diturunkan. Stimulus kepada UMKM juga tak kunjung dirasakan secara masif.
“Atas semua kritik konstruktif Fraksi PKS tersebut seharusnya Pemerintah mengambil respon yang cepat, tepat, dan sistematis dengan kerja nyata untuk rakyat. Jangan rakyat yang sudah susah ditambah pening dengan kebijakan Pemerintah yang tidak jelas,” imbuhnya. OSS