Jakarta, faktapers.id – Bertujuan tingkatkan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, transfromasi digital serta yang tak kalah penting mengantisipasi perubahan demokgrafi, pada rapat paripurna 14 Agustus 2020, Presiden Jokowi sampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
RAPBN tersebut secara jelas diarahkan guna mendorong reformasi struktural. Dengan modal itu semua ekonomi diharapkan akan tumbuh 4,5-5,5 persen. Sebuah target yang sesungguhnya berat tapi sangat mungkin dicapai ketika seluruh kekuatan, potensi dan sumberdaya dikonsolidasikan menuju cita-cita bersama itu.
“RAPBN 2021 yang disampaikan pemerintah sesungguhnya cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi,” ujar Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra, A. Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Selasa (18/8).
Hanya, sambung legislator PKB yang akrab disapa Gus Ami ini, seluruh kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa. “saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi sebagaimana tercermin dalam RAPBN yang disampaikan di hadapan kami,” ungkapnya.
Sebut Gus Ami, realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset. “Pembangunan-pembangun sektor ekonomi yang terus digenjot pemperintah tidak boleh melalaikan serta mengabaikan pembangunan sektor sumber daya manusia,” serunya.
“Sekali lagi saya tegaskan masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini,” serunya. Gus Ami mencontohkan, dalam RAPBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp 356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, salah satunya diperuntukkan untuk skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp 110, 2 triliun.
“Selain itu untuk Dungan UMKM sebesar RP 48,8 triliun, pembiayan koperasi Rp 14, 9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp 20,4 triliun. Dengan anggaran sebesar itu masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat,” ungkapnya.
Menurut Gus Ami, hal ini penting agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan. “problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawuran data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran. Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi,” bebernya.
Seu Gus Ami, ke depa dalam situasi pendemi yang belum sepenuhnya berakhir, negara memang harus hadir untuk menyantuni kelas-kelas sosial rakyat yang diasuhnya. Itulah sesungguhnya esensi tugas negara. Kehadiran negara salah satunya terwujud dalam penganggaran dalam RAPBN, yang di dalamnya harus menunjukkan secara jelas keberpihakan negara,” sambungnya.
Sebagai salah satu instrumen kehadiran negara terhadap rakyatnya, sebut Gus Ami lagi, RAPBN 2021 ini baru akan bermakan ketika ia berdampak terhadap kesejahetraan masyarakat. OSS