Jakarta, faktapers.id – Bertempat di Kantor Gubernur Riau, di Pekan Baru, Senin (31/8), Senator asal Riau Edwin Pratama Putra meminta Ketua Dewan Perwakilian Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti menginisiasi harapan 21 provinsi sawit untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.
Hal ini mengemuka dalam saiaran pers Bagian Pemberitaan, Setjen DPD RI, Selasa (1/9). Mendampingi LaNyalla saat rapat kerja bersama Gubernur Riau, Syamsuar, Edwin mengungkapkan yang dirasakan pemerintah 21 provinsi penghasil sawit ada nuansa ketidakadlian soal pendapatan DBH
Di kesempatan tersebut, LaNyalla diantaranya menekankan proses transisi Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina. Ia pun meminta Pemprov Riau aktif berkoordinasi termasuk pihak SKK Migas agar transisi teratasi. “Terutama fokus kepada tenaga kerja lokal agar teta bekerja, meski pengelolaannya beru.
Gubernur Syamsuar dalam Raker itu memaparkan beberapa aspek teknis yang mendasari usulan pembagian DBH sawit ke peerintah pusat. “Selama ini daerah menerima dampak dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO,” ungkapnya.
Selain itu uarai Gubernur Syamsuar, tingginya potensi erosi, serta resiko pencemaran udara, tanah dan air akibat ancaman kebakaran hutan dan lahan. Juga limbah padat B3 serta limbah cair lainnya. Di sisi lain, perkebunan memberi pemasukan bagi negara berupa Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) yang sangat besar.
“Dimana dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang peruntukannya justru lebih banyak untuk replanting (peremajaan kembali kebun sawit) yang diberikan kepada pengelola sawit. Baik perusahaan swasta besar maupun kelompok tani. Dan tidak ada bagian untuk daerah penghasil,” sebutnya.
Menurut Syamsuar, dalam UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang ada baru DBH Pajak dan Migas. DBH Sawit belum masuk. Padahal ada 21 provinsi penghasil sawit.
“Apalagi nanti dalam Omnibus Law, banyak pendapatan daerah yang akan terpangkas. Jadi kami akan makin susah mempercepat pembangunan daerah,” cetusnya. OSS
